Dugaan Konflik Lahan Sawit di Jambi, Ini Kata Warga dan Suku Anak Dalam
Minggu, 27 Februari 2022 - 10:48 WIB
loading...
A
A
A
“Dari proses pertemuan itu semua pihak tidak menemukan adanya konflik,” kata Idris yang juga menjadi Ketua Laboratorium Sosial SAD Universitas Jambi.
Azrul, perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Merangin, menyampaikan bahwa perusahaan PT SAL tidak pernah ada masalah dengan Orang Rimba atau SAD di wilayah Merangin. “Sejauh ini kami justru mampu bersinergi secara positif untuk mengatasi berbagai persoalan di lapangan,” katanya.
Sebelumnya DPRD Provinsi Jambi telah meminta hadir PT SAL untuk memberikan keterangannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan persoalan konflik lahan dengan perusahaan di Kabupaten Jambi.
Rapat yang digelar pada Sabtu (26/2/2022) menjadi tindaklanjut dari laporan masyarakat Kelompok Tani perihal adanya konflik lahan yang terjadi di wilayah kabupaten di Jambi. Rapat ini menjadi bentuk pencarian informasi dari dibentuknya Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi.
Terkait adanya pansus tersebut, perwakilan FKPS-SAD lainnya, Elwanmendri, mengapresiasi niat baik dari anggota parlemen untuk mencari kebenaran terkait adanya dugaan konflik lahan. Namun, dia berharap pencarian fakta dan informasi tersebut dilakukan secara teliti dan cermat.
“Adanya rapat ini justru akan membuat persoalan ini menjadi jelas. Semoga ke depannya tidak ada lagi pihak yang sengaja ingin mengadu domba atau memperkeruh suasana,” pungkasnya.
Azrul, perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten Merangin, menyampaikan bahwa perusahaan PT SAL tidak pernah ada masalah dengan Orang Rimba atau SAD di wilayah Merangin. “Sejauh ini kami justru mampu bersinergi secara positif untuk mengatasi berbagai persoalan di lapangan,” katanya.
Sebelumnya DPRD Provinsi Jambi telah meminta hadir PT SAL untuk memberikan keterangannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan persoalan konflik lahan dengan perusahaan di Kabupaten Jambi.
Rapat yang digelar pada Sabtu (26/2/2022) menjadi tindaklanjut dari laporan masyarakat Kelompok Tani perihal adanya konflik lahan yang terjadi di wilayah kabupaten di Jambi. Rapat ini menjadi bentuk pencarian informasi dari dibentuknya Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi.
Terkait adanya pansus tersebut, perwakilan FKPS-SAD lainnya, Elwanmendri, mengapresiasi niat baik dari anggota parlemen untuk mencari kebenaran terkait adanya dugaan konflik lahan. Namun, dia berharap pencarian fakta dan informasi tersebut dilakukan secara teliti dan cermat.
“Adanya rapat ini justru akan membuat persoalan ini menjadi jelas. Semoga ke depannya tidak ada lagi pihak yang sengaja ingin mengadu domba atau memperkeruh suasana,” pungkasnya.
(ind)
Lihat Juga :
