Hari Perempuan Internasional, Ribuan Buruh Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR
Selasa, 08 Maret 2022 - 06:07 WIB
loading...
Ilustrasi aksi unjuk rasa buruh. ANTARA FOTO/Iman Firmansyah/agr/aww
A
A
A
JAKARTA - Ribuan buruh dari berbagai daerah berencana melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI. Aksi ini merupakan bagian dari momentum peringatan Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day yang jatuh pada 8 Maret.
Deputi Bidang Perempuan Partai Buruh Jumisih menyatakan, terdapat sejumlah tuntutan dari para kaum buruh perempuan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait ketidakpastian kerja yang dinilai merupakan biang kerok merosotnya kesejahteraan perempuan.
"Untuk menyuarakan kegelisahan kaum perempuan, maka pada hari Perempuan Internasional 8 Maret besok (hari ini) kami akan mendatangi rumah rakyat di gedung DPR dengan ribuan massa aksi," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Selasa (8/3/2022).
Baca juga: Menlu Ungkap Peran Perempuan yang Harus Responsif di Setiap Situasi
Menurut Jumisih, ketidakpastian kerja bagi buruh perempuan berdampak terhadap meningkatnya kemiskinan dan membuat buruh rentan terhadap arus informalisasi. "Ketidakpastian kerja yang dilegitimasi oleh UU Omnibus Law Cipta Kerja berdampak meningkatnya kemiskinan,” cetusnya.
Deputi Bidang Perempuan Partai Buruh Jumisih menyatakan, terdapat sejumlah tuntutan dari para kaum buruh perempuan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah terkait ketidakpastian kerja yang dinilai merupakan biang kerok merosotnya kesejahteraan perempuan.
"Untuk menyuarakan kegelisahan kaum perempuan, maka pada hari Perempuan Internasional 8 Maret besok (hari ini) kami akan mendatangi rumah rakyat di gedung DPR dengan ribuan massa aksi," ujarnya kepada MNC Portal Indonesia (MPI), dikutip Selasa (8/3/2022).
Baca juga: Menlu Ungkap Peran Perempuan yang Harus Responsif di Setiap Situasi
Menurut Jumisih, ketidakpastian kerja bagi buruh perempuan berdampak terhadap meningkatnya kemiskinan dan membuat buruh rentan terhadap arus informalisasi. "Ketidakpastian kerja yang dilegitimasi oleh UU Omnibus Law Cipta Kerja berdampak meningkatnya kemiskinan,” cetusnya.
Lihat Juga :
