Abrakadbra! Minyak Goreng Mendadak Berlimpah: Air Susu Dibalas Air Tuba?
Kamis, 17 Maret 2022 - 20:09 WIB
loading...
A
A
A
Tak habis pikir lagi, perusahaan minyak goreng membeli CPO berdasarkan harga global. Jika perusahaan sawit menjual CPO ke perusahaan minyak goreng yang juga miliknya kenapa harus menggunakan patokan harga global.
"Acuan ini sebenarnya kurang relevan karena sisi hulu ingin dapat keuntungan maksimal," kata Bhima.
Di saat perusahaan sawit menenggak untung sampai berceceran, kenaikan harga CPO yang membuat kenaikan harga minyak goreng harus ditanggung oleh pemerintah dan rakyat. Pemerintah harus menyubsidi minyak goreng dan rakyat harus merogoh kocek lebih dalam untuk membelinya.
Masih ingat ketika Uni Eropa melancarkan kampanye anti-CPO Indonesia, yang kemudian disebut sebagai kampanye hitam? Saat itu pengusaha sawit terus menyeru agar pemerintah melakukan lobi-lobi untuk menghadapi kampanye hitam itu.
Maret 2018 Presiden pun mengutus Menko Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengatasi kampanye hitam yang dianggap merugikan Indonesia, dan terutama pengusaha sawit. Luhut pun sampai menyaba Paus Fransiskus di Vatikan untuk meminta bantuan menghentikan kampanye itu.
Nah kini, setelah CPO mulai berkurang usikannya, ketika harga CPO melambung, dan pengusaha sawit menikmati cuan berlimpah, tapi apa balasan mereka? Tepatkah kalau kita gunakan peribahasa, air susu dibalas air tuba?
Baca juga: Amalan Penduduk Mekkah dan Ulama Syam pada Malam Nisfu Syaban
"Kalau melihat itu dan sekarang, perih," tandas Bhima.
Tanpa bantuan pihak lain, Mendag Muhammad Lutfi sampai-sampai menyatakan bahwa kementeriannya seperti bekerja sendirian menghadapi mafia minyak goreng. Mendag pun mengaku tak mampu menghadapi mafia minyak goreng dan babak belurlah dia dihajar Komisi VI.
"Acuan ini sebenarnya kurang relevan karena sisi hulu ingin dapat keuntungan maksimal," kata Bhima.
Di saat perusahaan sawit menenggak untung sampai berceceran, kenaikan harga CPO yang membuat kenaikan harga minyak goreng harus ditanggung oleh pemerintah dan rakyat. Pemerintah harus menyubsidi minyak goreng dan rakyat harus merogoh kocek lebih dalam untuk membelinya.
Masih ingat ketika Uni Eropa melancarkan kampanye anti-CPO Indonesia, yang kemudian disebut sebagai kampanye hitam? Saat itu pengusaha sawit terus menyeru agar pemerintah melakukan lobi-lobi untuk menghadapi kampanye hitam itu.
Maret 2018 Presiden pun mengutus Menko Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengatasi kampanye hitam yang dianggap merugikan Indonesia, dan terutama pengusaha sawit. Luhut pun sampai menyaba Paus Fransiskus di Vatikan untuk meminta bantuan menghentikan kampanye itu.
Nah kini, setelah CPO mulai berkurang usikannya, ketika harga CPO melambung, dan pengusaha sawit menikmati cuan berlimpah, tapi apa balasan mereka? Tepatkah kalau kita gunakan peribahasa, air susu dibalas air tuba?
Baca juga: Amalan Penduduk Mekkah dan Ulama Syam pada Malam Nisfu Syaban
"Kalau melihat itu dan sekarang, perih," tandas Bhima.
Tanpa bantuan pihak lain, Mendag Muhammad Lutfi sampai-sampai menyatakan bahwa kementeriannya seperti bekerja sendirian menghadapi mafia minyak goreng. Mendag pun mengaku tak mampu menghadapi mafia minyak goreng dan babak belurlah dia dihajar Komisi VI.
(uka)
Lihat Juga :
