Sosialisasi Saber Pungli, PJM Dorong Budaya Bersih di Lingkungan Pelabuhan
loading...
Sosialisasi Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli untuk lebih menciptakan budaya bersih di lingkungan pelabuhan. Foto/Istimewa
A
A
A
MAKASSAR - PT Pelindo Jasa Maritim, Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Group melakukan sosialisasi Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) untuk lebih menciptakan budaya bersih di lingkungan perusahaan.
Kegiatan yang menghadirkan Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol Agung Makbul ini berlangsung secara hybrid selama dua hari, yakni 16 dan 17 Maret 2022.
Dalam pemaparannya, Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol Agung Makbul mengungkapkan, saat ini ada lima prioritas reformasi hukum di Indonesia.
"Pertama pemberantasan pungutan liar, kedua pemberantasan penyelundupan, ketiga percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK, keempat relokasi lapas, dan kelima adalah perbaikan layanan hak paten merek dan desain," urainya.
Adapun pungutan liar atau pungli, kata Agung Makbul, merupakan hal-hal yang menjadi kerugian negara, kerugian kebijakan negara, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, conflict of interest dan gratifikasi.
Dia mengatakan bahwa sosialisasi Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dilakukan dengan tujuan agar pungli tidak terjadi di lingkungan Pelindo khususnya Pelindo Jasa Maritim karena akan merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara.
"Tugas bapak dan ibu adalah berani untuk memberikan suatu teguran kepada siapa pun yang melakukan pungli, utamanya di lingkungan pelabuhan. Menjadi agent of change, berani untuk melakukan suatu perubahan," tegasnya.
Sebab lanjut Sekretaris Satgas Saber Pungli, ada lima hal yang harus dilakukan untuk sebuah institusi yang clear dan clean. "Pertama SDM, kedua operasional, ketiga sarana prasana, keempat ide, inisiatif dan kreativitas, serta yang kelima adalah anggaran," tukasnya.
Kegiatan yang menghadirkan Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol Agung Makbul ini berlangsung secara hybrid selama dua hari, yakni 16 dan 17 Maret 2022.
Dalam pemaparannya, Sekretaris Satuan Tugas Saber Pungli Kemenko Polhukam RI, Irjen Pol Agung Makbul mengungkapkan, saat ini ada lima prioritas reformasi hukum di Indonesia.
"Pertama pemberantasan pungutan liar, kedua pemberantasan penyelundupan, ketiga percepatan pelayanan SIM, STNK, BPKB dan SKCK, keempat relokasi lapas, dan kelima adalah perbaikan layanan hak paten merek dan desain," urainya.
Adapun pungutan liar atau pungli, kata Agung Makbul, merupakan hal-hal yang menjadi kerugian negara, kerugian kebijakan negara, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, conflict of interest dan gratifikasi.
Dia mengatakan bahwa sosialisasi Peraturan Presiden No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dilakukan dengan tujuan agar pungli tidak terjadi di lingkungan Pelindo khususnya Pelindo Jasa Maritim karena akan merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara.
"Tugas bapak dan ibu adalah berani untuk memberikan suatu teguran kepada siapa pun yang melakukan pungli, utamanya di lingkungan pelabuhan. Menjadi agent of change, berani untuk melakukan suatu perubahan," tegasnya.
Sebab lanjut Sekretaris Satgas Saber Pungli, ada lima hal yang harus dilakukan untuk sebuah institusi yang clear dan clean. "Pertama SDM, kedua operasional, ketiga sarana prasana, keempat ide, inisiatif dan kreativitas, serta yang kelima adalah anggaran," tukasnya.
Lihat Juga :
