Potensi Ekonomi Digital Capai Rp4.500 Triliun, Tapi Pekerjaan Rumah Masih Banyak
Senin, 21 Maret 2022 - 05:37 WIB
loading...
A
A
A
Salah satu langkah untuk meningkatkan akses internet ke publik, pemerintah tidak cukup hanya mendukung kemudahan konsolidasi antar-operator. Pemerintah juga harus mengkaji regulasi yang sudah tidak keekonomian di masa kini.
Misalnya, saat operator melakukan pembangunan menara atau menarik kabel maka akan muncul beban-beban yang diberikan pemerintah, khusus oleh pemerintah daerah. Mulai dari PNBP, iuran membangun menara, hingga proses menarik kabel yang banyak sekali iuran yang ditanggung operator.
Baca Juga: Eksistensi Manusia di Era Digital
Padahal, pembangunan infrastruktur tersebut tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan internet di masyarakat di berbagai wilayah. "Kalau bandwidth internet tersedia dengan baik, kecepatan lebih tinggi, kualitas lebih baik, maka masyarakat bisa memanfaatkannya untuk berbagai macam kegiatan," ujar Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia, Sarwoto Atmosutarno.
Sedangkan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan, besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia harus dimaksimalkan dengan perbaikan kualitas jaringan internet, regulasi yang mendukung dan keamanan data.
“Di balik potensi yang menggiurkan itu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Hal ini terkait dengan keamanan data dan juga kualitas jaringan,” ujar Farhan.
Industri telekomunikasi di Indonesia diharapkan sudah menyiapkan instrumen manajemen dan teknis untuk perlindungan data pribadi. Hal tersebut sangat penting mengingat Indonesia memasuki masa transformasi digital.
“Karenanya, kualitas jaringan yang ada perlu didukung dengan perlindungan data. Hal ini menjadi sangat penting seperti kegiatan niaga di e-commerce dan semacamnya yang rentan ancaman kebocoran. Salah satu solusi adalah regulasi yang kondusif dan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP),” tukas Farhan.
Misalnya, saat operator melakukan pembangunan menara atau menarik kabel maka akan muncul beban-beban yang diberikan pemerintah, khusus oleh pemerintah daerah. Mulai dari PNBP, iuran membangun menara, hingga proses menarik kabel yang banyak sekali iuran yang ditanggung operator.
Baca Juga: Eksistensi Manusia di Era Digital
Padahal, pembangunan infrastruktur tersebut tujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan internet di masyarakat di berbagai wilayah. "Kalau bandwidth internet tersedia dengan baik, kecepatan lebih tinggi, kualitas lebih baik, maka masyarakat bisa memanfaatkannya untuk berbagai macam kegiatan," ujar Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia, Sarwoto Atmosutarno.
Sedangkan Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muhammad Farhan mengatakan, besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia harus dimaksimalkan dengan perbaikan kualitas jaringan internet, regulasi yang mendukung dan keamanan data.
“Di balik potensi yang menggiurkan itu ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama. Hal ini terkait dengan keamanan data dan juga kualitas jaringan,” ujar Farhan.
Industri telekomunikasi di Indonesia diharapkan sudah menyiapkan instrumen manajemen dan teknis untuk perlindungan data pribadi. Hal tersebut sangat penting mengingat Indonesia memasuki masa transformasi digital.
“Karenanya, kualitas jaringan yang ada perlu didukung dengan perlindungan data. Hal ini menjadi sangat penting seperti kegiatan niaga di e-commerce dan semacamnya yang rentan ancaman kebocoran. Salah satu solusi adalah regulasi yang kondusif dan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP),” tukas Farhan.
(akr)
Lihat Juga :
