Ditjenbun Minta Pengusaha Sawit Lebih Peduli Penuhi Pasokan Minyak Goreng
Selasa, 22 Maret 2022 - 17:19 WIB
loading...
A
A
A
“Kewenangan kita dalam perizinan dari kebun sampai menjadi CPO. Dan sampai titik ini sama sekali tidak ada masalah. Masalah terjadi dari pengolahan CPO menjadi minyak goreng dan distribusinya dan itu sudah menjadi kewenangan kementerian lain,” kata Heru.
Kemendag sebagai instansi yang mengeluarkan aturan DMO dan DPO juga sudah punya aturan yang tegas beserta sanksi-sanksinya. Saat ini sesuai dengan UU Otonomi Daerah, kewenangan perizinan perkebunan ada pada bupati/walikota untuk perkebunan dalam satu kabupaten/kota dan perizinan ada di gubernur bila kebunnya lintas kabupaten/kota.
Izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah berpedoman pada aturan yang sudah dibuat Ditjenbun Kementan. Pembinaan kepada pemberi izin juga ada Ditjebun. “Jadi kalau pemda mengeluarkan izin yang tidak sesuai pedoman yang kita berikan, maka kita bisa memberi teguran untuk diperbaiki. Salah satu yang harus dilakukan oleh pemberi izin adalah melakukan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) sebagai evaluasi apakah perusahaan perkebunan benar melakukan sesuai perizinan,” katanya.
Pemda diminta mengalokasikan anggaran untuk PUP ini supaya berjalan dengan baik. Pembinaan PUP ada di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Anggaran di PPHbun ada, tetapi tentu tidak bisa mencakup semua sehingga partisipasi anggaran pemda sangat diperlukan.
“PUP masih berjalan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Ditjenbun akan menyurati pemda-pemda yang belum melaksanakan PUP. Kita harus tahu kepatuhan perusahaan-perusahaan perkebunan dalam melaksanakan peraturan,” katanya.
Sertifikat ISPO merupakan indikator bahwa perusahaan itu mengikuti semua peraturan. Karena itu sekarang bersifat mandatori atau wajib bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pekebun nanti pada 2025. Pemerintah akan melindungi perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO.
Rencana pemerintah yang akan mencabut izin perusahaan perkebunan yang dianggap melanggar regulasi di bidang kehutanan pada saat ini dievaluasi lagi, karena ada perusahaan yang sudah bersertifikat ISPO masuk dalam daftar. “Kalau sudah bersertifikat ISPO berarti telah memenuhi ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Kemendag sebagai instansi yang mengeluarkan aturan DMO dan DPO juga sudah punya aturan yang tegas beserta sanksi-sanksinya. Saat ini sesuai dengan UU Otonomi Daerah, kewenangan perizinan perkebunan ada pada bupati/walikota untuk perkebunan dalam satu kabupaten/kota dan perizinan ada di gubernur bila kebunnya lintas kabupaten/kota.
Izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah berpedoman pada aturan yang sudah dibuat Ditjenbun Kementan. Pembinaan kepada pemberi izin juga ada Ditjebun. “Jadi kalau pemda mengeluarkan izin yang tidak sesuai pedoman yang kita berikan, maka kita bisa memberi teguran untuk diperbaiki. Salah satu yang harus dilakukan oleh pemberi izin adalah melakukan Penilaian Usaha Perkebunan (PUP) sebagai evaluasi apakah perusahaan perkebunan benar melakukan sesuai perizinan,” katanya.
Pemda diminta mengalokasikan anggaran untuk PUP ini supaya berjalan dengan baik. Pembinaan PUP ada di Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. Anggaran di PPHbun ada, tetapi tentu tidak bisa mencakup semua sehingga partisipasi anggaran pemda sangat diperlukan.
“PUP masih berjalan tetapi masih perlu ditingkatkan lagi. Ditjenbun akan menyurati pemda-pemda yang belum melaksanakan PUP. Kita harus tahu kepatuhan perusahaan-perusahaan perkebunan dalam melaksanakan peraturan,” katanya.
Sertifikat ISPO merupakan indikator bahwa perusahaan itu mengikuti semua peraturan. Karena itu sekarang bersifat mandatori atau wajib bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pekebun nanti pada 2025. Pemerintah akan melindungi perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO.
Rencana pemerintah yang akan mencabut izin perusahaan perkebunan yang dianggap melanggar regulasi di bidang kehutanan pada saat ini dievaluasi lagi, karena ada perusahaan yang sudah bersertifikat ISPO masuk dalam daftar. “Kalau sudah bersertifikat ISPO berarti telah memenuhi ketentuan perundang-undangan,” katanya.
(dar)
Lihat Juga :
