Petani Tebu Merasa Pahit dengan Kebijakan HET Gula

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia ( Aptri ) Soemitro Samadikoen mengatakan, mengeluarkan kebijakan harga eceran tertinggi (HET) bukan solusi untuk mengendalikan harga gula yang ada di pasar. Malahan, kebijakan itu bisa membuat gula langka seperti halnya minyak goreng saat HET diterapkan.



"Ini bukan barang yang dikuasai pemerintah. Barang ini diproduksi oleh petani, dibuat oleh petani, masa barangnya dikuasai petani harganya dibatasi pemerintah," ujar Soemitro dalam Market Review IDXChanel, Selasa (5/4/2022).

Menurutnya biaya pupuk dan ongkos yang dikeluarkan oleh para petani terus meningkat, sedangkan untuk menjual pemerintah memberikan patokan harga tertingginya.

"Dalam rangka tujuan pemerintah untuk memberikan harga yang murah untuk konsumen, tapi bukan karena pemerintah yang subsidi, tapi petani tebu ini yang menyangga," kata Soemitro.

Soemitro menambahkan, dalam beberapa tahun mereka mengalami kerugian karena menanggung subsidi yang harusnya dikendalikan oleh pemerintah. Kalau pemerintah ingin memberikan harga gula yang murah di pasar, lebih baik mendukung para petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Misalnya pemberian subsidi pupuk, infrastruktur pendukung, penyaluran kredit yang murah dan mudah serta insentif lainnya yang mendukung produktivitas pertanian.

"Kalau kita ingin harga gula murah ini bukan menjadikan HET untuk menekan petani, tapi kita tingkatkan produktivitas tanaman," kata Soemitro.



Pada tahun 2018 Indonesia tercatat sebagai importir gula terbesar di dunia. Hal tersebut dikarenakan pemerintah hanya berkutat pada patokan harga murah untuk masyarakat. Padahal jika pemerintah memilih meningkatkan produksi, justru Indonesia bisa menjadi eksportir gula.

"Dengan itu harga jual bisa murah tanpa adanya tekanan kepada para petani," pungkasnya.