Menparekraf Paparkan Strategi Bangkitkan Sektor Parekraf RI di Sidang Umum PBB
Kamis, 05 Mei 2022 - 11:46 WIB
loading...
Menparekraf Sandiaga Uno. Foto/Dok Kemenparekraf
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memaparkan sejumlah strategi untuk membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) sehingga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Hal tersebut disampaikan Sandiaga dalam sambutannya paa event 'High-level Thematic Debate on Tourism' yang diselenggarakan United Nations General Assembly Hall, New York, Amerika Serikat, Rabu (4/5/2022).
"Saya berterima kasih kepada Presiden Majelis Umum, Yang Mulia Abdullah Shahid, karena menyoroti pariwisata, dalam diskusi pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang berdampak buruk pada industri pariwisata," kata Sandiaga, dikutip Kamis (5/5/2022).
Baca juga: Pengusaha Kuliner RI Terkendala Bumbu Nusantara di Mancanegara, Menparekraf: Saya Dengar Langsung
Dia menerangkan, ada sekitar 1 miliar lebih sedikit kedatangan turis internasional, atau 73% atau turun dari level pra-pandemi 2019.
"Sebagai industri multi-sektor, dampak meluasnya pandemi pada pariwisata ke banyak ekonomi, adalah bencana besar. Kami melihat ini di banyak negara berkembang dan pulau kecil," urainya.
Dengan adanya UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor informal yang mendukung industri pariwisata, dampak pembatasan perjalanan kala pandemi berpengaruh langsung bagi pendapatan dan penghidupan masyarakat lokal dalam pembangunan negara.
"Kami melihat kehancuran ini di Indonesia, di mana lebih dari 34 juta orang dengan mata pencaharian bergantung pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," tukasnya.
Pandemi telah membuat kebutuhan mendesak untuk mengubah industri pariwisata. Setiap negara perlu mengurangi kerentanan industri terhadap guncangan dan mempersiapkannya untuk pandemi di masa depan.
Dengan pariwisata global yang mulai tumbuh pasca pandemi, menurut Sandiaga, sekarang saatnya untuk memulai transformasi ini.
Dia mengungkapkan, Indonesia melihat tren positif dalam perjalanan dan pariwisata global, dengan pertumbuhan 130% pada Januari 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.
"Namun, kami tidak boleh berpuas diri. Sangat penting bagi kita untuk tidak kembali ke pendekatan bisnis seperti biasa, atau ke rasa aman yang salah. Kita harus membangun kembali industri pariwisata dengan lebih baik, lebih berkelanjutan, dan lebih tangguh," tandasnya.
Baca juga: Keanggotaan Badan Pariwisata PBB Ditangguhkan, Rusia Pilih Keluar
Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan harus melihat di luar isu lingkungan atau kesejahteraan lingkungan dan juga harus mengangkat martabat budaya lokal, masyarakat dan pengetahuan tradisional, serta menciptakan keseimbangan antara pariwisata massal dan pariwisata berkualitas.
Dalam pengalamannya, Sandiaga Uno mengungkapkan hal tersebut akan membutuhkan elemen-elemen yang saling berhubungan berikut ini. Pertama, pendekatan multi-stakeholder menuju pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan.
Dalam mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan, kata Menparekraf, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Baik sektor publik maupun swasta perlu terlibat dan berkolaborasi satu sama lain, serta dengan masyarakat lokal.
Baik sektor swasta maupun publik perlu fokus untuk memiliki tujuan yang terukur dan metrik yang sebanding. Komponen-komponen ini sangat penting untuk perbaikan jangka panjang dan akuntabilitas pariwisata berkelanjutan.
Untuk lebih menyelaraskan upaya menuju praktik pariwisata berkelanjutan terbaik, juga penting bagi pemangku kepentingan publik dan swasta untuk memiliki narasi terpadu tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan dan bagi mereka untuk memiliki akses yang memadai ke informasi yang akurat.
“Saat ini, kita juga perlu melihat peran Milenial dan Gen Z dalam keberlanjutan tidak hanya sebagai turis, tetapi juga sebagai investor. Oleh karena itu, keterlibatan dengan demografis pada pariwisata berkelanjutan harus menjadi prioritas,” tandasnya.
Sandiaga melanjutkan, ada peluang untuk mengalihkan fokus pembahasan dari mitigasi “dampak negatif” ke arah menciptakan “dampak positif” dari pariwisata, yaitu penataan perjalanan yang mendanai perlindungan alam, brain-gain, pemberdayaan masyarakat marjinal & adat, dll.
Pada akhirnya, sambung dia, kita perlu memastikan bahwa proporsi yang lebih besar dari manfaat program pariwisata berkelanjutan (manusia, laba, planet) akan mengalir ke masyarakat lokal dan masyarakat adat.
Kedua, perlunya penguatan peran masyarakat sebagai agen perubahan transformasi pariwisata.
Sebagai bagian dari upaya membangun sektor pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan, pemerintah akan fokus untuk memajukan pemulihan pariwisata melalui penguatan peran masyarakat sebagai agen perubahan transformasi pariwisata.
“Pendahulu saya, Menteri I Gede Ardika, pernah mengatakan bahwa pariwisata pada awalnya diidentifikasi sebagai pendorong penting pertumbuhan ekonomi, tetapi intinya adalah kemanusiaan,” tukasnya.
Lanjut Sandiaga, seringkali kita memperlakukan pariwisata hanya sebagai bisnis di mana keuntungan modal adalah prioritas utama.
“Kita lupa bahwa itu adalah kekuatan kolektif dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal yang akan membantu pariwisata menjadi bukti masa depan,” ucapnya.
Melalui program Desa Wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengintegrasikan akomodasi lokal, daya tarik, dan saling melengkapi di bawah pemerintahan desa dengan kearifan lokal.
Program ini terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, seperti terlihat di Desa Wisata Penglipuran di Bali yang menghasilkan pendapatan lebih dari USD1,45 juta pada tahun 2020.
“Tahun lalu, kami sangat bangga ketika Nglanggeran, sebuah komunitas kecil di Provinsi Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari UN WTO sebagai desa wisata terbaik di dunia,” ucapnya.
Di bawah Kepresidenan G20 Indonesia dan bekerja sama dengan WTO PBB, pemerintah merancang pedoman yang komprehensif, menunjukkan komunitas sebagai 'Rockstar' dari proses pemulihan.
Terakhir, untuk memastikan sektor pariwisata yang tangguh, penting agar pergerakan orang dan perjalanan dapat terus berlangsung dengan aman bahkan di masa pandemi.
"Dalam konteks ini, kita perlu membahas lebih lanjut tentang bagaimana kita dapat menyelaraskan kesehatan standar protokol untuk perjalanan lintas batas," pungkasnya.
Hal tersebut disampaikan Sandiaga dalam sambutannya paa event 'High-level Thematic Debate on Tourism' yang diselenggarakan United Nations General Assembly Hall, New York, Amerika Serikat, Rabu (4/5/2022).
"Saya berterima kasih kepada Presiden Majelis Umum, Yang Mulia Abdullah Shahid, karena menyoroti pariwisata, dalam diskusi pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang berdampak buruk pada industri pariwisata," kata Sandiaga, dikutip Kamis (5/5/2022).
Baca juga: Pengusaha Kuliner RI Terkendala Bumbu Nusantara di Mancanegara, Menparekraf: Saya Dengar Langsung
Dia menerangkan, ada sekitar 1 miliar lebih sedikit kedatangan turis internasional, atau 73% atau turun dari level pra-pandemi 2019.
"Sebagai industri multi-sektor, dampak meluasnya pandemi pada pariwisata ke banyak ekonomi, adalah bencana besar. Kami melihat ini di banyak negara berkembang dan pulau kecil," urainya.
Dengan adanya UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor informal yang mendukung industri pariwisata, dampak pembatasan perjalanan kala pandemi berpengaruh langsung bagi pendapatan dan penghidupan masyarakat lokal dalam pembangunan negara.
"Kami melihat kehancuran ini di Indonesia, di mana lebih dari 34 juta orang dengan mata pencaharian bergantung pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif," tukasnya.
Pandemi telah membuat kebutuhan mendesak untuk mengubah industri pariwisata. Setiap negara perlu mengurangi kerentanan industri terhadap guncangan dan mempersiapkannya untuk pandemi di masa depan.
Dengan pariwisata global yang mulai tumbuh pasca pandemi, menurut Sandiaga, sekarang saatnya untuk memulai transformasi ini.
Dia mengungkapkan, Indonesia melihat tren positif dalam perjalanan dan pariwisata global, dengan pertumbuhan 130% pada Januari 2022 dibandingkan dengan tahun 2021.
"Namun, kami tidak boleh berpuas diri. Sangat penting bagi kita untuk tidak kembali ke pendekatan bisnis seperti biasa, atau ke rasa aman yang salah. Kita harus membangun kembali industri pariwisata dengan lebih baik, lebih berkelanjutan, dan lebih tangguh," tandasnya.
Baca juga: Keanggotaan Badan Pariwisata PBB Ditangguhkan, Rusia Pilih Keluar
Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan harus melihat di luar isu lingkungan atau kesejahteraan lingkungan dan juga harus mengangkat martabat budaya lokal, masyarakat dan pengetahuan tradisional, serta menciptakan keseimbangan antara pariwisata massal dan pariwisata berkualitas.
Dalam pengalamannya, Sandiaga Uno mengungkapkan hal tersebut akan membutuhkan elemen-elemen yang saling berhubungan berikut ini. Pertama, pendekatan multi-stakeholder menuju pengembangan sektor pariwisata berkelanjutan.
Dalam mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan, kata Menparekraf, kita tidak bisa melakukannya sendiri. Baik sektor publik maupun swasta perlu terlibat dan berkolaborasi satu sama lain, serta dengan masyarakat lokal.
Baik sektor swasta maupun publik perlu fokus untuk memiliki tujuan yang terukur dan metrik yang sebanding. Komponen-komponen ini sangat penting untuk perbaikan jangka panjang dan akuntabilitas pariwisata berkelanjutan.
Untuk lebih menyelaraskan upaya menuju praktik pariwisata berkelanjutan terbaik, juga penting bagi pemangku kepentingan publik dan swasta untuk memiliki narasi terpadu tentang apa yang dimaksud dengan pariwisata berkelanjutan dan bagi mereka untuk memiliki akses yang memadai ke informasi yang akurat.
“Saat ini, kita juga perlu melihat peran Milenial dan Gen Z dalam keberlanjutan tidak hanya sebagai turis, tetapi juga sebagai investor. Oleh karena itu, keterlibatan dengan demografis pada pariwisata berkelanjutan harus menjadi prioritas,” tandasnya.
Sandiaga melanjutkan, ada peluang untuk mengalihkan fokus pembahasan dari mitigasi “dampak negatif” ke arah menciptakan “dampak positif” dari pariwisata, yaitu penataan perjalanan yang mendanai perlindungan alam, brain-gain, pemberdayaan masyarakat marjinal & adat, dll.
Pada akhirnya, sambung dia, kita perlu memastikan bahwa proporsi yang lebih besar dari manfaat program pariwisata berkelanjutan (manusia, laba, planet) akan mengalir ke masyarakat lokal dan masyarakat adat.
Kedua, perlunya penguatan peran masyarakat sebagai agen perubahan transformasi pariwisata.
Sebagai bagian dari upaya membangun sektor pariwisata yang tangguh dan berkelanjutan, pemerintah akan fokus untuk memajukan pemulihan pariwisata melalui penguatan peran masyarakat sebagai agen perubahan transformasi pariwisata.
“Pendahulu saya, Menteri I Gede Ardika, pernah mengatakan bahwa pariwisata pada awalnya diidentifikasi sebagai pendorong penting pertumbuhan ekonomi, tetapi intinya adalah kemanusiaan,” tukasnya.
Lanjut Sandiaga, seringkali kita memperlakukan pariwisata hanya sebagai bisnis di mana keuntungan modal adalah prioritas utama.
“Kita lupa bahwa itu adalah kekuatan kolektif dengan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal yang akan membantu pariwisata menjadi bukti masa depan,” ucapnya.
Melalui program Desa Wisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengintegrasikan akomodasi lokal, daya tarik, dan saling melengkapi di bawah pemerintahan desa dengan kearifan lokal.
Program ini terbukti mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, seperti terlihat di Desa Wisata Penglipuran di Bali yang menghasilkan pendapatan lebih dari USD1,45 juta pada tahun 2020.
“Tahun lalu, kami sangat bangga ketika Nglanggeran, sebuah komunitas kecil di Provinsi Yogyakarta mendapatkan penghargaan dari UN WTO sebagai desa wisata terbaik di dunia,” ucapnya.
Di bawah Kepresidenan G20 Indonesia dan bekerja sama dengan WTO PBB, pemerintah merancang pedoman yang komprehensif, menunjukkan komunitas sebagai 'Rockstar' dari proses pemulihan.
Terakhir, untuk memastikan sektor pariwisata yang tangguh, penting agar pergerakan orang dan perjalanan dapat terus berlangsung dengan aman bahkan di masa pandemi.
"Dalam konteks ini, kita perlu membahas lebih lanjut tentang bagaimana kita dapat menyelaraskan kesehatan standar protokol untuk perjalanan lintas batas," pungkasnya.
(ind)
Lihat Juga :
