Melawan Rusia, Asuransi Bisa Jadi Senjata Keuangan Uni Eropa Berikutnya

BRUSELLS - Asuransi bisa menjadi senjata keuangan berikutnya yang dikerahkan oleh Uni Eropa (UE) untuk melawan Rusia. Para pejabat Uni Eropa telah mengusulkan, larangan mengasuransikan kapal-kapal yang membawa minyak Rusia .

Hal ini menjadi sebuah langkah yang bertujuan memblokir akses Rusia ke pasar minyak global dan mencegah mereka mendapatkan pendapatan untuk mendanai invasi militernya ke Ukraina .

"Akibatnya, itu akan menjadi penghalang yang sangat kuat untuk mengekspor minyak mentah Rusia," kata Kepala eksekutif Frontline Ltd., Lars Barstad yang memiliki salah satu armada kapal tanker terbesar di dunia.



Barstad mengatakan, kapal-kapalnya tidak membawa minyak jika Frontline tidak dapat memastikan kapal mereka aman terhadap bahaya seperti kerusakan lingkungan. Pemilik kapal mengaku mereka tidak akan membawa minyak mentah jika tidak dapat mengasuransikan kapal dari risiko kerusakan lingkungan.

Seperti diketahui pendapatan minyak dan gas menyumbang 45% dari anggaran pemerintah federal Rusia pada tahun 2021, menurut Badan Energi Internasional. Minyak mentah Rusia terus mengalir meskipun dengan tantangan yang semakin berat sejak Moskow menginvasi Ukraina.

Larangan asuransi bakal menjadi bagian dari gelombang pembatasan keenam yang sedang dipersiapkan para pejabat Uni Eropa terhadap Rusia. Termasuk embargo impor minyak Rusia oleh kawasan Eropa pada akhir tahun.

Embargo yang diterapkan Eropa akan memotong Rusia dari apa yang secara historis menjadi pasar ekspor terbesar untuk minyaknya. Sanksi terhadap asuransi akan menghambat ekspor ke pembeli di Asia, maupun tempat lain karena perusahaan-perusahaan Eropa mengasuransikan sebagian besar perdagangan minyak dunia.

Dilansir Wall Street Journal, taktik serupa pernah digunakan secara efektif oleh Eropa satu dekade lalu untuk membatasi ekspor minyak Iran sebagai bagian dari upaya untuk memaksa Teheran bernegosiasi tentang program nuklirnya.

Sementara itu proposal asuransi telah melalui negosiasi keras di antara negara-negara anggota UE, yang semuanya harus menandatanganinya untuk melanjutkan.