Aksi Balasan Putin ke Negara Barat, Bentuk Tim Kerja Pembayaran dengan Rubel
Selasa, 10 Mei 2022 - 11:16 WIB
loading...
Presiden Rusia, Vladimir Putin menyiapkan, aksi balasan merespons sanksi barat yang terus menghujani negeri Beruang Merah dengan membentuk kelompok kerja pembayaran internasional dengan rubel. Foto/Dok
A
A
A
MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin menyiapkan, aksi balasan merespons sanksi barat yang terus menghujani negeri Beruang Merah tersebut. Putin pada hari Senin memerintahkan, pembentukan kelompok kerja pembayaran internasional yang tugasnya mencakup membuat aturan transaksi dengan negara-negara tidak bersahabat.
Sebelumnya pada bulan Maret, Putin mengatakan, bahwa Rusia sebagai produsen gas alam terbesar di dunia akan meminta negara-negara yang dianggap tidak bersahabat untuk membayar pembelian bahan bakar dengan mata uang Rubel dengan membuka rekening di Gazprombank. Sedangkan pembayaran dalam euro atau dolar dikonversi ke mata uang Rusia.
Baca Juga: Ekonomi Rusia di Ambang Kehancuran? Proyeksi Resmi Pemerintah Bocor
Dikutip dari Reuters, Selasa (10/5/2022) negara-negara seperti Polandia dan Bulgaria yang tidak mematuhi aturan akibatnya raksasa energi Rusia, Gazprom menghentikan pasokan gas bulan lalu. Kremlin mengatakan, hal yang sama akan terjadi pada siapa pun yang menolak persyaratan pembayaran baru.
"Tim kerja akan membentuk infrastruktur untuk pembayaran internasional menggunakan rubel," demikian perintah Putin.
Secara keseluruhan, tidak hanya peraturan untuk negara-negara 'tidak bersahabat', tim kerja ini akan membentuk peraturan transaksi bagi negara-negara mitra dagang Rusia, seperti China dan India. Namun, belum dijelaskan dengan detail bagaimana mekanismenya. Yang jelas, sistemnya akan mengharuskan negara pembeli menggunakan rubel.
Baca Juga: Harga Bitcoin Sempat Tembus Rp800 Juta, Kini Anjlok Terpangkas Setengahnya
Tim kerja ini dipimpin oleh Penasihat Presiden Rusia, Maxim Oreshkin dan pejabat tinggi seperti Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina. Langkah ini ditargetkan dapat mengurangi risiko pembekuan hampir setengah dari cadangan devisa Rusia senilai USD640 miliar.
Sebelumnya, negara-negara barat telah menghujani sanksi ekonomi atas invasi Rusia ke Ukraina. Negara-negara tersebut ialah Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan anggota Uni Eropa, yang dikategorikan Putin sebagai 'negara tidak bersahabat'.
Sebelumnya pada bulan Maret, Putin mengatakan, bahwa Rusia sebagai produsen gas alam terbesar di dunia akan meminta negara-negara yang dianggap tidak bersahabat untuk membayar pembelian bahan bakar dengan mata uang Rubel dengan membuka rekening di Gazprombank. Sedangkan pembayaran dalam euro atau dolar dikonversi ke mata uang Rusia.
Baca Juga: Ekonomi Rusia di Ambang Kehancuran? Proyeksi Resmi Pemerintah Bocor
Dikutip dari Reuters, Selasa (10/5/2022) negara-negara seperti Polandia dan Bulgaria yang tidak mematuhi aturan akibatnya raksasa energi Rusia, Gazprom menghentikan pasokan gas bulan lalu. Kremlin mengatakan, hal yang sama akan terjadi pada siapa pun yang menolak persyaratan pembayaran baru.
"Tim kerja akan membentuk infrastruktur untuk pembayaran internasional menggunakan rubel," demikian perintah Putin.
Secara keseluruhan, tidak hanya peraturan untuk negara-negara 'tidak bersahabat', tim kerja ini akan membentuk peraturan transaksi bagi negara-negara mitra dagang Rusia, seperti China dan India. Namun, belum dijelaskan dengan detail bagaimana mekanismenya. Yang jelas, sistemnya akan mengharuskan negara pembeli menggunakan rubel.
Baca Juga: Harga Bitcoin Sempat Tembus Rp800 Juta, Kini Anjlok Terpangkas Setengahnya
Tim kerja ini dipimpin oleh Penasihat Presiden Rusia, Maxim Oreshkin dan pejabat tinggi seperti Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina. Langkah ini ditargetkan dapat mengurangi risiko pembekuan hampir setengah dari cadangan devisa Rusia senilai USD640 miliar.
Sebelumnya, negara-negara barat telah menghujani sanksi ekonomi atas invasi Rusia ke Ukraina. Negara-negara tersebut ialah Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan anggota Uni Eropa, yang dikategorikan Putin sebagai 'negara tidak bersahabat'.
(akr)
Lihat Juga :
