Selamatkan Petani Sawit, Legislator: Tak Ada Alasan Pemerintah Tidak Beli Tandan Buah Segar

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mengingatkan, kebijakan pemerintah melarang ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya harus diikuti dengan kebijakan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) sawit oleh pemerintah melalui BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan lembaga terkait.

Mulyanto menegaskan, upaya tersebut perlu dilakukan agar hasil panen petani sawit rakyat tetap tersalurkan ke industri yang membutuhkan sehingga harga jual TBS tetap terjaga.

“Terkait pembelian TBS sawit oleh pemerintah hal ini sangat dimungkinkan. Karena saat ini pemerintah sedang gencar memproduksi biofuel. Jadi tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak membeli hasil panen sawit rakyat," ujar Mulyanto dikutip Kamis (19/5/2022).



Mulyanto menyebutkan, pemerintah harus membuat kebijakan yang terintegrasi, terkait satu sama lain agar tidak ada pihak yang dirugikan atas pemberlakuan sebuah kebijakan.

"Mereka sudah tidak tahan lagi menanggung beban atas anjloknya harga TBS sejak Presiden Jokowi mengumumkan pelarangan ekspor CPO dan turunannya," ujar Mulyanto.

Politisi fraksi PKS ini tak memungkiri pemerintah memang menghadapi kondisi yang dilematis. Namun, Mulyanto meminta pemerintah jangan takluk terhadap mafia minyak goreng (migor) dan pengusaha nakal lalu tunduk mencabut kebijakan larangan ekspor CPO tersebut.

Mulyanto menegaskan, kebijakan urgensi yang mendesak diperlukan oleh masyarakat saat ini adalah kebijakan agar petani sawit rakyat tidak menjadi korban.

"Pemerintah jangan plin-plan dengan kebijakan larangan ekspor CPO. Harga migor curah masih bertengger di angka Rp19.100 per kg (Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional pada 17/5) jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp15.500 per kg," imbuhnya.

"Karena itu, saya mendesak pemerintah segera menolong nasib para petani sawit rakyat dengan memberikan insentif. Apalagi pandemi belum berakhir dan daya beli mereka masih lemah,” jelas Mulyanto.