Aset Keuangan Didominasi Perbankan, Perlu Penguatan Industri Asuransi dan Dana Pensiun

JAKARTA - Pengembangan industri keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional dan melengkapi industri perbankan yang sudah jauh lebih matang.

Indonesia Financial Group (IFG) sebagai holding BUMN Asuransi, Penjaminan dan Investasi berupaya memperkuat ekosistem sektor asuransi dan dana pensiun yang sehat dan berkelanjutan.

Ibrahim Kholilul Rohman selaku Senior Research Associate IFG Progress, lembaga “Think-Tank” di bawah holding IFG mengatakan, berdasarkan studi, dalam lima tahun terakhir struktur aset keuangan Indonesia masih terkonsentrasi di sektor perbankan dengan kontribusi aset 59,5% terhadap PDB pada tahun 2020.

Sementara itu, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yakni sektor asuransi dan dana pensiun hanya mencatatkan kontribusi aset masing-masing sebesar 8,5% dan 2,7% terhadap PDB pada tahun yang sama.

Berkaca pada hal tersebut, kata Ibrahim, diperlukan adanya upaya penguatan sektor asuransi dan dana pensiun seiring dengan sektor tersebut merupakan salah satu investor yang cukup besar di pasar keuangan.

“Sektor IKNB khususnya sektor asuransi dan dana pensiun memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan dan mendukung perekonomian negara,” kata Ibrahim dalam jumpa pers IFG International Conference 2022, dikutip Kamis (19/5/2022).



Menurut dia, industri asuransi dan dana pensiun juga memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional dan ikut serta sebagai sumber pembiayaan domestik.

Ibrahim menambahkan, di negara-negara maju, meskipun sektor perbankan tetap dominan, aset industri keuangan non-bank juga mengalami pertumbuhan aset yang cukup pesat.

Hal itu berbeda dengan struktur aset keuangan Indonesia yang masih sangat didominasi oleh sektor perbankan, sementara aset industri keuangan non-bank terpantau masih sangat terbatas.

Direktur Utama IFG Robertus Billitea menegaskan komitmen IFG dalam menghadirkan perubahan di bidang keuangan khususnya asuransi, penjaminan, dan investasi yang akuntabel, prudent, dan transparan dengan landasan tata kelola yang baik dan berintegritas.

“Semangat kolaboratif dan sinergitas menjadi landasan IFG dalam bergerak untuk membangun ekosistem industri keuangan di Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.

Senior Executive Vice President (SEVP) IFG Progress Reza Siregar menambahkan, sebagai lembaga “Think Tank”, IFG Progress berkomitmen untuk ikut berperan memperkuat literasi dan edukasi sektor keuangan serta diharapkan dapat memberikan inovasi dalam memajukan industri jasa keuangan, khususnya pada sektor asuransi dan dana pensiun.



Dalam upaya memperkuat ekosistem sektor asuransi dan dana pensiun yang sehat dan berkelanjutan, IFG akan menggelar IFG International Conference 2022 yang mengusung tema “Insurance and Pension Fund: Transiting into digital and Green Economy Ecosystem”.

Acara ini bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap penguatan literasi di sektor asuransi dan dana pensiun bagi pelaku industri, masyarakat luas serta pemangku kepentingan terkait.

“Acara ini diharapkan menjadi tempat untuk belajar dari negara lain dalam membangun industri asuransi dan dana pensiun, membahas infrastruktur dan pengelolaan industri, mengidentifikasi tantangan yang akan datang baik itu terkait aturan maupun pengawasan pada industri ini, serta belajar dari restrukturisasi asuransi yang kini sedang dilakukan, termasuk juga pada aspek perlindungan konsumen,” papar Reza.

IFG International Conference 2022 diselenggarakan selama dua hari secara hybrid yakni online event melalui platform www.ifgconference.com dan undangan terbatas di Ballroom 3 Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta.

Sebagai keynote speakers dalam konferensi internasional ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Pada hari kedua konferensi ini akan menghadirkan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, dan Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank OJK Riswinandi. Selain itu juga terdapat narasumber internasional di antaranya dari Dana Moneter Internasional (IMF).