Isu Pembahasan G20 Selaras dengan Upaya Membangkitkan UMKM
loading...
Presidensi G20 harus bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan UMKM. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah optimistis perekonomian nasional terus bangkit pada tahun ini. Bahkan, titik cerah pemulihan ekonomi muncul saat Indonesia dipercaya menjadi Presidensi G20 . Makanya, Presiden Joko Widodo sangat berharap kesempatan ini digunakan secara maksimal.
Baca Juga: Industri Kuliner Topang Ekonomi Nasional
Adapun substansi dari G20 terdiri dari jalur keuangan (Finance Track) dan jalur non-keuangan (Sherpa Track). Isu yang dibahas pada Sherpa Track terkait sektor riil, di antaranya kesehatan, ketenagakerjaan, perdagangan-investasi-industri, ekonomi digital, pariwisata, energi dan lingkungan, pembangunan, dan antikorupsi.
Isu pembahasan G20 sangat relvan dengan situasi pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak buruk terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hasil survei beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan pandemi menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan.
Beberapa di antaranya sampai harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi, dan produksi terhambat.
Untuk melewati pandemi, UMKM mengandalkan bantuan pemerintah. Indonesia telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dengan realisasi penyaluran sebesar Rp112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM.
Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah menganggarkan PEN sebesar Rp21,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi.
Untuk memperdalam isu-isu G20, Menteri Kordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah mengulasnya dalam Tempo BNI TheI Bilateral Forum 2022, belum lama ini.
“Pemerintah terus memperkuat partisipasi UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital dengan kemudahan perizinan, insentif fiskal/pajak, akses pasar, pembiayaan, pelatihan, pendampingan, dan akses bahan baku yang didukung dengan menciptakan fair playing field,” kata Airlangga dikutip, Jumat (20/5/2022).
Ada tiga sesi dalam forum ini yaitu sesi pertama bertema “Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Pembangunan Ekonomi”. Sesi kedua bertema “Pemulihan Ekonomi Setelah Pandemi”, dan sesi ketiga dengan tema “Pemulihan Ekonomi melalui Pariwisata dan Manufaktur.”
Baca Juga: Industri Kuliner Topang Ekonomi Nasional
Adapun substansi dari G20 terdiri dari jalur keuangan (Finance Track) dan jalur non-keuangan (Sherpa Track). Isu yang dibahas pada Sherpa Track terkait sektor riil, di antaranya kesehatan, ketenagakerjaan, perdagangan-investasi-industri, ekonomi digital, pariwisata, energi dan lingkungan, pembangunan, dan antikorupsi.
Isu pembahasan G20 sangat relvan dengan situasi pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak buruk terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hasil survei beberapa lembaga seperti BPS, Bappenas, dan World Bank menunjukkan pandemi menyebabkan banyak UMKM kesulitan melunasi pinjaman serta membayar tagihan listrik, gas, dan gaji karyawan.
Beberapa di antaranya sampai harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kendala lain yang dialami UMKM, antara lain sulitnya memperoleh bahan baku, permodalan, pelanggan menurun, distribusi, dan produksi terhambat.
Untuk melewati pandemi, UMKM mengandalkan bantuan pemerintah. Indonesia telah menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di tahun 2020 dengan realisasi penyaluran sebesar Rp112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM.
Sementara untuk tahun 2021, Pemerintah menganggarkan PEN sebesar Rp21,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi.
Untuk memperdalam isu-isu G20, Menteri Kordinator Perekonomian Airlangga Hartarto juga telah mengulasnya dalam Tempo BNI TheI Bilateral Forum 2022, belum lama ini.
“Pemerintah terus memperkuat partisipasi UMKM ke dalam ekosistem ekonomi digital dengan kemudahan perizinan, insentif fiskal/pajak, akses pasar, pembiayaan, pelatihan, pendampingan, dan akses bahan baku yang didukung dengan menciptakan fair playing field,” kata Airlangga dikutip, Jumat (20/5/2022).
Ada tiga sesi dalam forum ini yaitu sesi pertama bertema “Peran Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam Pembangunan Ekonomi”. Sesi kedua bertema “Pemulihan Ekonomi Setelah Pandemi”, dan sesi ketiga dengan tema “Pemulihan Ekonomi melalui Pariwisata dan Manufaktur.”
(uka)
Lihat Juga :
