Beli Pertalite Dibatasi, YLKI: Daya Beli Masyarakat Bakal Terpukul
loading...
YLKI turut angkat bicara terkait rencana pemerintah yang akan membatasi pembelian BBM jenis Pertalite. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) turut angkat bicara terkait rencana pemerintah yang akan membatasi pembelian BBM jenis Pertalite . Kebijakan tersebut dinilai akan menimbulkan komplikasi masalah di lapangan.
"Karena ada satu barang yang sama, kualitas sama tetapi harganya berbeda-beda. Sudah pasti akan menimbulkan anomali," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melalui pernyataan resmi yang diterima, Sabtu (11/6/2022).
Dia menyebut kebijakan pembatasan BBM juga akan memukul daya beli konsumen. Dia merincikan khusunya untuk pengguna roda empat yang selama ini menggunakan Pertalite. "Sebab pengguna Pertalite jika bermigrasi ke Pertamax berarti kenaikan harganya sebesar Rp5.500 per liter. Jauh lebih tinggi daripada kenaikan harga Pertamax itu sendiri," jelasnya.
Perlu diketahui, harga Pertamax saat ini naik dari Rp9.000 menjadi Rp12.500. Menurutnya, kebijakan ini juga bisa dikatakan ambigu. "Di satu sisi pemerintah tidak mau menggunakan terminologi kenaikan harga, tetapi praktiknya terjadi kenaikan harga, malah jauh lebih tinggi," ucapnya.
Tulus mengatakan kalau dari sisi ekonomi kebijakan ini tidak adil. "Banyak yang menikmati subsidi adalah pengguna kendaraan motor, sementara masyarakat miskin yang tidak punya motor tidak bisa menikmati BBM," ucapnya dari data Kementerian Sosial.
Secara teknis, kebijakan ini jika diterapkan sangat menyulitkan dalam pengawasan, dan menyulitkan petugas SPBU.
Bahkan bisa menimbulkan kerancuan pelayanan di SPBU kota besar, jalan nasional, bahkan jalan provinsi. "Pemerintah jangan membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Jangan ingin mengatasi masalah, tapi berpotensi menciptakan komplikasi masalah," pintanya.
Dia mengungkapkan di seluruh dunia harga bbm adalah tunggal, tidak ada dual price, apalagi triple.
"Jika ingin mensubsidi BBM, maka seharusnya melalui subsidi tertutup, subsidi pada orangnya, bukan subsidi pada barang. Subsidi pada barang, terbukti banyak penyimpangannya dan tidak tepat sasaran. Namun demikian, data subsidi Kemensos perlu diupgrade, agar lebih adil dan komprehensif," sarannya.
Sebagai catatan, harga minyak mentah dunia masih terus melambung. Sehingga Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang terukur dan rasional.
"Karena ada satu barang yang sama, kualitas sama tetapi harganya berbeda-beda. Sudah pasti akan menimbulkan anomali," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi melalui pernyataan resmi yang diterima, Sabtu (11/6/2022).
Dia menyebut kebijakan pembatasan BBM juga akan memukul daya beli konsumen. Dia merincikan khusunya untuk pengguna roda empat yang selama ini menggunakan Pertalite. "Sebab pengguna Pertalite jika bermigrasi ke Pertamax berarti kenaikan harganya sebesar Rp5.500 per liter. Jauh lebih tinggi daripada kenaikan harga Pertamax itu sendiri," jelasnya.
Perlu diketahui, harga Pertamax saat ini naik dari Rp9.000 menjadi Rp12.500. Menurutnya, kebijakan ini juga bisa dikatakan ambigu. "Di satu sisi pemerintah tidak mau menggunakan terminologi kenaikan harga, tetapi praktiknya terjadi kenaikan harga, malah jauh lebih tinggi," ucapnya.
Tulus mengatakan kalau dari sisi ekonomi kebijakan ini tidak adil. "Banyak yang menikmati subsidi adalah pengguna kendaraan motor, sementara masyarakat miskin yang tidak punya motor tidak bisa menikmati BBM," ucapnya dari data Kementerian Sosial.
Secara teknis, kebijakan ini jika diterapkan sangat menyulitkan dalam pengawasan, dan menyulitkan petugas SPBU.
Bahkan bisa menimbulkan kerancuan pelayanan di SPBU kota besar, jalan nasional, bahkan jalan provinsi. "Pemerintah jangan membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan masalah baru. Jangan ingin mengatasi masalah, tapi berpotensi menciptakan komplikasi masalah," pintanya.
Dia mengungkapkan di seluruh dunia harga bbm adalah tunggal, tidak ada dual price, apalagi triple.
"Jika ingin mensubsidi BBM, maka seharusnya melalui subsidi tertutup, subsidi pada orangnya, bukan subsidi pada barang. Subsidi pada barang, terbukti banyak penyimpangannya dan tidak tepat sasaran. Namun demikian, data subsidi Kemensos perlu diupgrade, agar lebih adil dan komprehensif," sarannya.
Sebagai catatan, harga minyak mentah dunia masih terus melambung. Sehingga Pemerintah perlu mengambil kebijakan yang terukur dan rasional.
(nng)
Explore More