Sri Mulyani Ungkap Soal Janji Kampanye Jokowi di Bidang Pendidikan

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa investasi di bidang pendidikan adalah yang terbaik. Investasi di bidang pendidikan memberikan best return dari semua investasi di dunia.



"Makin muda, rate of return investasinya paling tinggi. Makanya di semua negara, usia pendidikan anak usia dini (PAUD) dijadikan suatu level dan tingkat pendidikan yang sangat penting dan perhatiannya juga sangat besar," ujar Sri dalam sambutannya di acara Merdeka Belajar Episode 21: Dana Abadi Perguruan Tinggi di Jakarta, Senin (27/6/2022).

Sri berharap agar perguruan-perguruan tinggi di Indonesia juga ikut memikirkan cara memperbaiki PAUD di Indonesia. Jangan menganggap PAUD adalah persoalan lain di luar perguruan tinggi.

"Karena itu tidak bisa 'oh itu ibu-ibu yang lagi repot, ada yang ngurusin anak-anak, ngajarin pipis, ngajarin makan', engga kayak gitu juga. The first thing to put the foundation of character, value, dan bahkan dalam hal ini sikap yang baik itu adalah di PAUD itu," ungkap Sri.

Sri Mulyani menambahkan dana pendidikan diamanatkan sebesar 20% dari APBN. Dengan dana sebesar itu, bisa dilakukan berbagai strategi untuk meningkatkan SDM.

"Kita akan melihat berbagai pilihan kebijakan untuk strategi Indonesia memperbaiki kualitas pendidikan dan pada akhirnya kualitas SDM di Indonesia," jelas Sri.



Sri Mulyani pun menceritakan bahwa Jokowi pernah menyampaikan padanya bahwa dia mau memperbaiki kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Sri Mulyani lantas mengungkapkan cara untuk itu.

"Kebetulan saya anggota Majelis Wali Amanat (MWA) UI, saya melihat lebih banyak 'dapurnya', bagaimana resources, governance, dan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi, dan sebagai Menteri Keuangan juga mendapatkan report mengenai perguruan tinggi negeri badan layanan umum (PTN-BLU) dan PTN-BH (badan hukum), dari dulu bolak balik dari BH menjadi non-BH, BLU dan lain-lain. Saya termasuk Menkeu yang ngikutin aja menterinya mau apa waktu itu. Sekarang minta jadi BH, BH loh badan hukum, bukan BH yang lain," kelakar Sri.

Tapi, sambung Sri, ide yang dia dukung adalah kemandirian dari sisi finansial menjadi sangat penting. Itu selalu dijadikan indikator penting untuk bisa meningkatkan kualitas perguruan tinggi, apalagi jika berbicara menjadi world class university.

"Oleh karena itu, waktu Pak Presiden menyampaikan caranya mendukung, ya saya menyarankan 'Bapak janjikan saja dalam kampanye Bapak akan memberikan dana abadi perguruan tinggi'. Kalau dilihat di kampanye beliau, ada seperti itu. Caranya menggunakan, universitas yang dapat duluan, waktu itu saya belum tahu, tapi sebagai Menkeu saya bertanggung jawab untuk merealisasikan janji Presiden mengenai anggaran abadi untuk perguruan tinggi, maka lahirlah itu anggaran abadinya," papar Sri.

Kemudian cara mengelolanya, menciptakan governance-nya, dan yang paling penting adalah menggunakannya secara maksimal dengan usulan Menteri Nadiem Makarim adalah dengan matching grand, yaitu dengan perguruan tinggi sendiri memiliki dana abadi dan LPDP.



"Itu beda, dana abadi yang Rp7 triliun. Kenapa Rp7 triliun? Harusnya tahun 2022 ini kita bisa, mau menambah lagi, tapi karena Perpresnya belum keluar-keluar untuk APBN 2022 yang kita ketok Oktober, karena belum ada dasar hukum, saya belum berani mengalokasikan lebih banyak lagi. Makanya kemarin saya nagih, what is the governance untuk dana abadi ini? Maka lahirlah Perpres No. 111 Tahun 2021," tandas Sri.