Siram Dana Besar untuk Digitalisasi, Sri Mulyani: Ini Uang Beneran Ya, Bukan Monopoli
loading...
Sri Mulyani memberikan pesan menohok kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), usai terus menerima kenaikan anggaran secara tiga tabun beruntun. Foto/Dok Setkab
A
A
A
JAKARTA - Semenjak Pandemi Covid-19 menerjang pada tahun 2020, dimana semua Kementerian/Lembaga (K/L) anggarannya dipotong. Tercatat hanya ada 2 yang tetap menerima anggaran penuh dan bahkan mendapatkan tambahan, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika ( Kominfo ) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
"Bahkan bukan hanya tidak dipotong, tapi juga ditambah. Sejak tahun 2020 hingga 2022 itu anggaran Pak Johnny G. Plate (Menkominfo) itu naik Rp20 triliun, lalu Rp26 triliun, dan Rp27 triliun. Ini tiga tahun berturut-turut, ini duit beneran ya pak, bukan monopoli ya," ujar Sri Mulyani dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital 2022 secara virtual, Senin (11/7/2022).
Diterangkan juga oleh Mantan Direktur Bank Dunia itu soal betapa pentingnya transformasi digital dalam era dan situasi saat ini. Dia mengatakan, ada tiga aspek digitalisasi yang perlu diperhatikan.
Namun Indonesia menurutnya masih banyak daerah tertinggal. Ada 84 ribu desa dan kelurahan, ada 250 lebih sekolah, dan lebih dari 10 ribu puskesmas, dan itu semuanya belum terkoneksi.
"Jadi kalau kita mau membicarakan government to people, apalagi kita sudah melakukan dengan Kartu Prakerja untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat, kita harus menuju ke sana. Untuk puskesmas, Kemenkes sedang berupaya melakukan digitalisasi, transfer dari anggaran pemerintah ke biaya operasi puskesmas diharapkan by puskesmas, by address, by account number, sehingga tidak perlu melalui berbagai pihak atau langkah," papar Menkeu.
Untuk sekolah, dia mengatakan bahwa Kemenkeu dan Kemendikbud Ristek sudah melakukan dana BOS by school name, by school address, dan by school number. Bahkan, di situ juga telah dibangun aplikasi untuk pembelian.
"Jadi kalau sekarang kepala sekolah beli, dia langsung terlihat di dalam aplikasi digitalnya. Jadi tidak perlu kan, dulu pak Presiden meminta para menteri mensimplifikasikan karena Kepsek sibuk membuat laporan pertanggung jawaban mengenai berbagai macam pengeluarannya. Dengan digital, baik transfernya maupun belanjanya, mereka tidak perlu lagi membuat berbagai laporan-laporan itu," ungkap Sri Mulyani.
"Bahkan bukan hanya tidak dipotong, tapi juga ditambah. Sejak tahun 2020 hingga 2022 itu anggaran Pak Johnny G. Plate (Menkominfo) itu naik Rp20 triliun, lalu Rp26 triliun, dan Rp27 triliun. Ini tiga tahun berturut-turut, ini duit beneran ya pak, bukan monopoli ya," ujar Sri Mulyani dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital 2022 secara virtual, Senin (11/7/2022).
Diterangkan juga oleh Mantan Direktur Bank Dunia itu soal betapa pentingnya transformasi digital dalam era dan situasi saat ini. Dia mengatakan, ada tiga aspek digitalisasi yang perlu diperhatikan.
Namun Indonesia menurutnya masih banyak daerah tertinggal. Ada 84 ribu desa dan kelurahan, ada 250 lebih sekolah, dan lebih dari 10 ribu puskesmas, dan itu semuanya belum terkoneksi.
"Jadi kalau kita mau membicarakan government to people, apalagi kita sudah melakukan dengan Kartu Prakerja untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat, kita harus menuju ke sana. Untuk puskesmas, Kemenkes sedang berupaya melakukan digitalisasi, transfer dari anggaran pemerintah ke biaya operasi puskesmas diharapkan by puskesmas, by address, by account number, sehingga tidak perlu melalui berbagai pihak atau langkah," papar Menkeu.
Untuk sekolah, dia mengatakan bahwa Kemenkeu dan Kemendikbud Ristek sudah melakukan dana BOS by school name, by school address, dan by school number. Bahkan, di situ juga telah dibangun aplikasi untuk pembelian.
"Jadi kalau sekarang kepala sekolah beli, dia langsung terlihat di dalam aplikasi digitalnya. Jadi tidak perlu kan, dulu pak Presiden meminta para menteri mensimplifikasikan karena Kepsek sibuk membuat laporan pertanggung jawaban mengenai berbagai macam pengeluarannya. Dengan digital, baik transfernya maupun belanjanya, mereka tidak perlu lagi membuat berbagai laporan-laporan itu," ungkap Sri Mulyani.
(akr)
Explore More