BI Harus Bersedia Serap Surat Utang Pemerintah tanpa Ambil Untung

JAKARTA - Dorongan agar Bank Indonesia mau berbagi beban (sharing burden) dengan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi saat ini terus mengalir. Piter Abdullah, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE), mengatakan bahwa saat ini pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp1.400 triliun untuk menyembuhkan perekonomian nasional.

Nah jika kebutuhan dana sebesar itu harus ditanggung sendirian oleh pemerintah, tentu akan menjadi beban besar bagi fiskal kita. Maka itu, sokongan dari Bank Indonesia (BI) sangat diperlukan.

"Di setiap negara itu ada kerja sama antara fiskal dan moneter. Bentuk kerja samanya, bank sentral membeli surat utang pemerintah (SBN)," kata Piter saat dihubungi Sindonews, Jumat (26/6/2020).

Piter menambahkan, jika BI membeli SBN maka aksi itu merupakan hasil kesepakatan bersama, bukan murni business to business. Artinya, Bank Indonesia membeli SBN pemerintah di pasar perdana dengan yield atau kupon yang tidak memberatkan pemerintah.

"Kalo belinya cari untung, bukan membantu namanya," tegas Piter. ( Baca:Presiden Serukan Berbagi Beban, Misbakhun: BI Mainkan Peran Signifikan )

Meski demikian, Piter "ndak sreg" jika bank sentral "dipaksa" membeli SBN pemerintah dengan kupon 0%, seperti yang pernah diutarakan oleh Misbakhun, anggota Komisi XI DPR. Jika BI harus membeli SBN pemerintah, besaran kuponnya tetap merupakan hasil kesepakatan keduanya.

"Saya pikir bahwa yang diharapkan Kementerian Keuangan juga bukan zero coupon bond," jelas Piter.

Langkah BI membeli SBN pemerintah dengan kupon yang rendah memang sangat dibutuhkan, sebab saat ini Indonesia terancam resesi ekonomi. Tak menutup kemungkinan, negara kita akan masuk ke dalam jurang krisis ekonomi.

Jika BI bersedia membeli SBN dengan kupon rendah tentu akan sangat membantu likuiditas pemerintah dalam menggelontorkan stimulus, alias doping, dengan jumlah yang besar. Alhasil, dunia usaha bisa kian bergeliat.

Lalu apakah ada batas bagi BI untuk menyerap SBN yang dirilis pemerintah? Menurut Piter, tidak ada batasan karena BI bisa mencontoh The Fed, bank sentral Amerika Serikat, yang menyerap surat utang pemerintah AS tanpa batas. Tak hanya kepada pemerintah, The Fed juga membantu UMKM di sana, korporasi, dan pemerintah daerah.

"Dalam hal ini BI bantu yang mana? Menurut saya saat ini yang harus berperan itu BI. Karena yang punya likuiditas itu ya BI," kata Piter.

Jika BI melakukan semua itu, bagi Piter tak ada dampak sama sekali buat BI. Pasalnya, BI tinggal mencetak uang. Terkait inflasi, saat ini BI sendiri menyatakan bahwa inflasi hanya 2%-3%. Namun saat ini prioritasnya bukan inflasi, melainkan lepas dari krisis.

"BI seharusnya menempatkan kepentingan negara di atas segalanya," tandas Piter.

Masih menurut penilain Piter, BI memang sudah membantu pemerintah dengan menurunkan GWM (giro wajib minimum) dan suku bunga acuan. Dari sudut pandang BI langkah itu memang sudah cukup membantu, namun dari sudut pandang yang lain, bantuan BI ke pemerintah belum cukup.