Klaster UMKM di Sulsel Capai 239 Kelompok, Total Plafon Tembus Rp61,68 M
Rabu, 27 Juli 2022 - 10:43 WIB
loading...
Kepala OJK Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Darwisman memberikan sambutan pada acara Monev Klasterisasi UMKM di Barru, Selasa (26/7/2022). Foto/Istimewa
A
A
A
BARRU - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemerintah daerah terus berupaya memajukan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Salah satunya lewat klasterisasi.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada 239 klaster UMKM di Provinsi Sulsel dengan jumlah debitur sebanyak 1.342 orang. Hal itu diungkapkan oleh Kepala OJK Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Darwisman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/7/2022).
"Saat ini pencapaian jumlah klaster yang telah terbentuk di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 239 klaster dengan jumlah debitur sebanyak 1.342 orang dan total plafon senilai Rp61,68 miliar," urainya.
Baca Juga: Jadi UMKM Ramah Lingkungan, Klaster Usaha Binaan BRI Purun Eco-Straw Mendapat Apresiasi di Sidang Umum PBB
OJK bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan Pemkab Barru melaksanakan monitoring dan evaluasi klasterisasi UMKM di Kabupaten Barru. Salah satu sektor usaha yang menjadi perhatian adalah perikanan, yaitu kepiting rajungan.
Dalam memajukan dan memperluas jangkauan pembiayaan model klastersisasi UMKM, selain dari sisi pembiayaan juga diharapkan dari sisi hilirisasi utamanya kepastian harga komoditas kepiting perlu menjadi perhatian.
Dimana saat ini fokus nelayan adalah terkait harga jual yang mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah menanggapi untuk dapat dilakukan MoU dengan Offtaker untuk menekankan kepastian harga jual dengan menetapkan harga batas bawah dan batas atas terkait penjualan.
Selain itu, di saat yang bersamaan BRI dalam menunjang pendampingan kepada UMKM juga memberikan bantuan berupa barang mesin tarik rakang kepada klaster nelayan kepiting dan mesin penghancur es kepada klaster olahan kepiting.
Dengan harapan perluasan akses keuangan dan penguatan pola pendampingan ini dapat memajukan UMKM, bermakna bagi masyarakat, serta pendampatan daerah meningkat sehingga masyarakat sejahtera.
Dalam kegiatan Monev klasterisasi UMKM, BRI telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada 3 kelompok klaster UMKM komoditi kepiting ranjungan dengan jumlah debitur sebanyak 31 orang dan total plafond senilai Rp1,36 miliar.
Kegiatan monitoring dan evaluasi klasterisasi UMKM itu turut dirangkaikan dengan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Baca Juga: Soal Prospek HKI Sebagai Jaminan Kredit ke Bank, Ini Kata OJK
Adapun beberapa highlight potensi Kabupaten Barru yang perlu untuk ditindaklanjuti untuk disiapkan proses bisnis dalam pendampingan dan pembiayaan antara lain terhadap komoditi unggulan Barru di sektor perikanan, yaitu kepiting, udang vaname.
Selain itu, juga untuk budidaya ikan dengan menggunakan metode Bio Pot serta di sektor pertanian dengan komoditi kopi dan jambu mete.
Dalam sambutannya, Bupati Barru Suardi Saleh berharap dengan adanya potensi Barru yang memiliki panjang pantai kurang lebih 87 km menjadikan sektor perikanan menjadi salah satu prioritas yang perlu dikelola dan dimaksimalkan dalam pemberdayaan masyarakat.
"Dengan adanya potensi ini dapat didorong akses pembiayaan kepada masyarakat UMKM untuk program 1 rumah tangga 1 perahu," pungkasnya.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada 239 klaster UMKM di Provinsi Sulsel dengan jumlah debitur sebanyak 1.342 orang. Hal itu diungkapkan oleh Kepala OJK Regional VI Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Darwisman dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/7/2022).
"Saat ini pencapaian jumlah klaster yang telah terbentuk di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 239 klaster dengan jumlah debitur sebanyak 1.342 orang dan total plafon senilai Rp61,68 miliar," urainya.
Baca Juga: Jadi UMKM Ramah Lingkungan, Klaster Usaha Binaan BRI Purun Eco-Straw Mendapat Apresiasi di Sidang Umum PBB
OJK bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan Pemkab Barru melaksanakan monitoring dan evaluasi klasterisasi UMKM di Kabupaten Barru. Salah satu sektor usaha yang menjadi perhatian adalah perikanan, yaitu kepiting rajungan.
Dalam memajukan dan memperluas jangkauan pembiayaan model klastersisasi UMKM, selain dari sisi pembiayaan juga diharapkan dari sisi hilirisasi utamanya kepastian harga komoditas kepiting perlu menjadi perhatian.
Dimana saat ini fokus nelayan adalah terkait harga jual yang mengalami penurunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah menanggapi untuk dapat dilakukan MoU dengan Offtaker untuk menekankan kepastian harga jual dengan menetapkan harga batas bawah dan batas atas terkait penjualan.
Selain itu, di saat yang bersamaan BRI dalam menunjang pendampingan kepada UMKM juga memberikan bantuan berupa barang mesin tarik rakang kepada klaster nelayan kepiting dan mesin penghancur es kepada klaster olahan kepiting.
Dengan harapan perluasan akses keuangan dan penguatan pola pendampingan ini dapat memajukan UMKM, bermakna bagi masyarakat, serta pendampatan daerah meningkat sehingga masyarakat sejahtera.
Dalam kegiatan Monev klasterisasi UMKM, BRI telah menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada 3 kelompok klaster UMKM komoditi kepiting ranjungan dengan jumlah debitur sebanyak 31 orang dan total plafond senilai Rp1,36 miliar.
Kegiatan monitoring dan evaluasi klasterisasi UMKM itu turut dirangkaikan dengan rapat pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Baca Juga: Soal Prospek HKI Sebagai Jaminan Kredit ke Bank, Ini Kata OJK
Adapun beberapa highlight potensi Kabupaten Barru yang perlu untuk ditindaklanjuti untuk disiapkan proses bisnis dalam pendampingan dan pembiayaan antara lain terhadap komoditi unggulan Barru di sektor perikanan, yaitu kepiting, udang vaname.
Selain itu, juga untuk budidaya ikan dengan menggunakan metode Bio Pot serta di sektor pertanian dengan komoditi kopi dan jambu mete.
Dalam sambutannya, Bupati Barru Suardi Saleh berharap dengan adanya potensi Barru yang memiliki panjang pantai kurang lebih 87 km menjadikan sektor perikanan menjadi salah satu prioritas yang perlu dikelola dan dimaksimalkan dalam pemberdayaan masyarakat.
"Dengan adanya potensi ini dapat didorong akses pembiayaan kepada masyarakat UMKM untuk program 1 rumah tangga 1 perahu," pungkasnya.
(agn)
Lihat Juga :
