Pemerintah Diminta Lindungi Industri Rokok Klembak Menyan

Kamis, 28 Juli 2022 - 19:30 WIB
loading...
Pemerintah Diminta Lindungi Industri Rokok Klembak Menyan
Rokok klembak menyan banyak diproduksi oleh UMKM. Foto/flickr.com
A A A
JAKARTA - Pemerintah diminta melindungi produksi dan pasar rokok klembak menyan (KLM). Rokok tersebut merupakan produk otentik Indonesia yang selama ini diproduksi oleh pabrik rokok tradisional dengan segala keterbatasan modal dan pemasaran. Pabrik rokok tradisional yang dimiliki oleh UMKM ini telah menggerakkan perekonomian masyarakat.

Baca juga: Kenaikan Cukai Rokok Berpotensi Matikan Industri Rokok Kecil

“Sudah seharusnya pemerintah mengawasi perusahaan rokok multi nasional yang banyak mengeluarkan produk rokok murah untuk menghantam produsen rokok rakyat," kata Bambang Elf, Ketua Koalisi Masyarakat Tembakau (KMT), dikutip Kamis (28/7/2022).

Lebih lanjut Bambang Elf menjelaskan, organisasi yang dipimpinnya terus mengadakan pertemuan dan memonitor dari banyaknya keluhan para pelaku industri rokok rakyat yang merasa putus asa dengan serbuan produk rokok dengan brand Internasional, tapi dijual dengan harga yang sangat murah.

Menurut Bambang Elf, dikeluarkannya PMK 109/PMK/010/2022 yang mengatur cukai produksi KLM di atas 4juta batang/bulan akan masuk kategori I (satu) dengan cukai Rp440/batang merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap produsen maupun perusahaan rokok kecil yang memproduksi rokok kemenyan.

Namun hal tersebut dirasa masih kurang. Sebab, bagi perusahaan besar berskala internasional yang dapat memproduksi rokok kemenyan dalam jumlah besar, besaran cukai tersebut dianggap tidak ada masalah.

Lebih lanjut Bambang Elf menjelaskan, PMK tersebut menunjukan keberpihakan pemerintah kepada industri hasil tembakau (IHT). Pemerintah menyadari betul bahwa struktur dan golongan IHT di Indonesia ini memang unik, faktanya diperlukan adanya extensifikasi golongan untuk mengakomodasi aspek skala industri, jenis produk, konsumen, hingga seluruh rantai pasok termasuk petani dan pekerja. Pelaku IHT sangat mengapresiasi diterbitkannya aturan ini, termasuk di antaranya asosiasi industri.

Pemerintah Diminta Lindungi Industri Rokok Klembak Menyan

Bambang Elf

“PMK 109/2022 merupakan wujud kedaulatan bangsa dan negara Indonesia dari pelaku industri yang memanfaatkan celah aturan demi kepentingannya sendiri, tanpa mengindahkan aspek kepatutan, bahwa segmen yang dimasuki adalah segmen rokok wong cilik,” papar Bambang Elf.

Sementara itu, Imaninar, peneliti ekonomi Universitas Brawijaya Malang, menambahkan kenaikan tarif cukai untuk rokok kemenyan akan memberikan keuntungan bagi pemerintah melalui penerimaan cukai. Akan tetapi, di sisi lain, pengenaan tarif cukai tersebut dapat berdampak secara langsung pada kenaikan harga produk rokok kemenyan yang sebagian besar konsumennya adalah masyarakat berpendapatan rendah, seperti petani dan buruh.

"Selain itu produsen yang terlibat di dalamnya sebagian besar juga merupakan produsen skala kecil yang tecermin dari jumlah produksinya yang hanya sebanyak 37,2 juta batang pada tahun 2021,” jelas Imaninar.

Kenaikan jumlah produksi KLM tak lain akibat adanya kenaikan permintaan. Kenaikan tersebut salah satunya merupakan imbas dari kenaikan harga rokok di jenis SKM, SPM, dan SKT yang terus mengalami peningkatan signifikan. Sehingga, para perokok akan mencari alternatif jenis rokok lain yang lebih murah/terjangkau.

Kenaikan tarif cukai tembakau yang terus-menerus terjadi menyebabkan daya beli masyarakat Indonesia terhadap rokok legal semakin menurun. Sehingga para perokok tersebut akan beralih pada rokok ilegal untuk dapat tetap megkonsumsi rokok dengan harga terjangkau.

Baca juga: Skuad Timnas Vietnam U-16 Pincang Kehilangan 4 Bintang di Piala AFF U-16 2022

“Data menunjukkan bahwa kenaikan jumlah rokok ilegal bersamaan dengan semakin menurunnya jumlah volume produksi penjualan rokok segmen low. Para konsumen rokok di segmen low tersebut akan berpindah kepada rokok ilegal ketika harga rokok segmen low terus mengalami kenaikan harga,” jelas Imaninar.

(uka)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1487 seconds (10.101#12.26)