Sri Mulyani: Investor Bukan Cuma yang Punya Duit Miliaran, Rp500 Ribu Juga Penting

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam mengelola fiskal saat ini terus memperkenalkan instrumen-instrumen keuangan dalam hal ini yang mampu untuk kemudian dilihat oleh para investor di Indonesia, terutama investor retail .

Ini memunculkan, yang pertama pengenalan terhadap instrumen baru diluar deposito atau tabungan, seperti Surat Berharga Negara (SBN), termasuk surat berharga syariah negara atau sukuk dan juga jangka waktunya dibuat lebih panjang.



Sejak tahun 2018 contohnya, pemerintah konsisten menerbitkan instrumen sukuk hijau yang juga diisukan secara global. Penerbitan sukuk hijau global atau green sukuk secara global mencapai USD5 miliar. Tapi, ini lebih dari sisi investor internasional atau global.

"Kita memang kemudian bisa menjadi salah satu negara emerging yang mampu memposisikan dan memanfaatkan kesempatan dengan terus meningkatnya awareness maupun kebutuhan untuk mencari instrumen yang sifatnya care terhadap lingkungan atau green investment," ujar Sri Mulyani dalam webinar LIKE IT: Sustain Habit in Investing, Invest in Sustainable Instruments di Jakarta, Jumat(12/8/2022).

"Oleh karena itu, Indonesia mendapatkan recognition sebagai negara yang mampu memiliki transaksi sukuk USD global terbesar dan juga sukuk green USD yang terbesar. Tenor dari sukuk ini adalah 10 tahun, namun kita juga tidak seharusnya hanya berfokus pada investor global, pemerintah juga memulai menerbitkan sukuk hijau yang retail domestik, terutama bagi para investor individual di Indonesia," paparnya

Hal ini dilakukan dalam rangka melakukan penetrasi yang semakin dalam dan luas bagi para investor di Indonesia, terutama di level retail. Dengan demikian, para investor di Indonesia, baik yang ukuran dananya miliaran atau bahkan ukuran dananya kecil, mereka adalah investor yang penting.

"Ini yang saya sebut investor bukan hanya yang duitnya miliaran aja ya, tapi juga para investor dengan ukuran dana kecil. Dia yang bisa investasi Rp1 juta atau bahkan Rp500 ribu hingga puluhan juta, dia juga merupakan investor retail penting di Indonesia," ucap Mantan Direktur Bank Dunia itu.



"Segmen yang kita juga terus tingkatkan dan ekspansi adalah segmen investor dari kaum atau generasi milenial dan kelompok perempuan. Ini adalah potensi dari investor retail yang sangat besar," tegas Sri.

Ini juga dinilainya sangat sesuai dengan program pemerintah untuk terus meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Berdasarkan survei, tahun 2021 inklusi keuangan di Indonesia adalah pada level 83,6%, ini naik 2,2% dari tahun 2020. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024, indikator inklusi keuangan kita mencapai 90%. Dan untuk itu, pemerintah menggunakan instrumen-instrumen fiskal untuk semakin meningkatkan inklusi keuangan.

"Mereka yang tadinya tidak memiliki bank account (rekening bank), atau bahkan tidak mengenal lembaga keuangan, mereka menjadi mengenal dan bahkan memiliki rekening. Itu yang dilakukan pemerintah melalui program-program seperti pemberian pembiayaan Ultra Mikro, pinjaman pada level dibawah Rp5 juta, Rp2,5 juta sampai Rp10 juta dengan biaya investasi dari pemerintah dalam bentuk dana bergulir dan suku bunga yang disubsidi," terang Sri.

Diterangkan juga oleh Menkeu bahwa, Pemerintah juga terus mengekspansi Kredit Usaha Rakyat (KUR), masyarakat usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki peranan sangat penting, 63 juta pelaku dan menciptakan lapangan kerja lebih dari 90% di Indonesia mereka diberikan akses modal dan mampu untuk bertransformasi dari yang tadinya unbankable menjadi bankable.

Dia mengatakan, ini adalah upaya pemerintah menggunakan instrumen fiskalnya untuk menciptakan inklusi keuangan yang makin luas dan merata. Ini menjadi salah satu indikator penting, dan juga merupakan hal yang mampu meningkatkan ketahanan perekonomian Indonesia.

"Kami bersama institusi yang lain juga terus mencoba untuk meningkatkan penggunaan teknologi digital di dalam inklusi keuangan. Selain tadi dalam penyaluran berbagai program pemerintah, bansos, PKH, sembako maupun di dalam pemberian dan pembayaran pajak penerimaan negara, kita sekarang banyak menggunakan teknologi digital, selain lembaga keuangan, bank juga menggunakan financial technology (fintech)," tandas Sri Mulyani.