Subdisi BBM Bengkak, Motor di Atas 250 cc Haram Minum Pertalite
loading...
Petugas melayani pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (12/4/2022). ANTARA FOTO/Jojon/tom
A
A
A
JAKARTA - Melambungnya harga minyak dunia membuat belanja subsidi pemerintah, khususnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) , terus membengkak.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk menjaga kinerja APBN yang terbebani subsidi sebesar Rp500 triliun lebih, menurut bahlil kemungkinan besar subsidi BBM bakal dipangkas.
"Subdisi tetap ada, tapi untuk rakyat menengah ke bawah, motor di bawah 250 cc, angkutan umum untuk logistik kepentingan rakyat, tetapi untuk yang lainnya tidak ada subsidi," tandas Bahlil saat ditemui di kantornya, Jumat (12/8/2022).
Menurut Bahlil, selama ini BBM subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang sebenarnya tidak berhak atau sering disebut subsidi yang salah sasaran.
"Minyak-minyak itu dikasih ke perusahaan kebun, perusahaan tambang, gimana tuh?. Pajaknya dari rakyat kecil, subdisinya ke orang yang tidak pantas mendapat subsidi," tukasnya.
Jika subsidi BBM terus dibiarkan di tengah harga minyak yang terus melonjak, kata dia, maka besar kemungkinannya 25% dari pendapatan negara habis hanya untuk belanja minyak.
"Karena kira harus menjaga beban rakyat, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan terhadap fiskal, karena dari Rp500-600 triliun (belanja subsidi), itu sama dengan 25% dari total pendapatan negara, apalagi subsidi itu tidak tepat sasaran," beber mantan ketua umum Hipmi.
Lebih lanjut Bahlil menjelaskan bahwa harga minyak yang ada di APBN sebetulnya berada di angka USD63-73 per barel, sedangkan harga minyak dunia sejak Januari - Juli 2022 sudah berada di kisaran USD100 per barel.
"Sekarang kita masih split sekitar Rp5.000, ini harga yang tinggi, ini yang menjadi beban subsidi kita. Mungkin subsidi kita tetap ada, tapi angkanya yang harus kita perkecil," tutup Bahlil.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk menjaga kinerja APBN yang terbebani subsidi sebesar Rp500 triliun lebih, menurut bahlil kemungkinan besar subsidi BBM bakal dipangkas.
"Subdisi tetap ada, tapi untuk rakyat menengah ke bawah, motor di bawah 250 cc, angkutan umum untuk logistik kepentingan rakyat, tetapi untuk yang lainnya tidak ada subsidi," tandas Bahlil saat ditemui di kantornya, Jumat (12/8/2022).
Menurut Bahlil, selama ini BBM subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang sebenarnya tidak berhak atau sering disebut subsidi yang salah sasaran.
"Minyak-minyak itu dikasih ke perusahaan kebun, perusahaan tambang, gimana tuh?. Pajaknya dari rakyat kecil, subdisinya ke orang yang tidak pantas mendapat subsidi," tukasnya.
Jika subsidi BBM terus dibiarkan di tengah harga minyak yang terus melonjak, kata dia, maka besar kemungkinannya 25% dari pendapatan negara habis hanya untuk belanja minyak.
"Karena kira harus menjaga beban rakyat, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan terhadap fiskal, karena dari Rp500-600 triliun (belanja subsidi), itu sama dengan 25% dari total pendapatan negara, apalagi subsidi itu tidak tepat sasaran," beber mantan ketua umum Hipmi.
Lebih lanjut Bahlil menjelaskan bahwa harga minyak yang ada di APBN sebetulnya berada di angka USD63-73 per barel, sedangkan harga minyak dunia sejak Januari - Juli 2022 sudah berada di kisaran USD100 per barel.
"Sekarang kita masih split sekitar Rp5.000, ini harga yang tinggi, ini yang menjadi beban subsidi kita. Mungkin subsidi kita tetap ada, tapi angkanya yang harus kita perkecil," tutup Bahlil.
(ind)
Explore More