Subdisi BBM Bengkak, Motor di Atas 250 cc Haram Minum Pertalite
Jum'at, 12 Agustus 2022 - 22:33 WIB
loading...
Petugas melayani pengisian BBM jenis Pertalite di SPBU di Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (12/4/2022). ANTARA FOTO/Jojon/tom
A
A
A
JAKARTA - Melambungnya harga minyak dunia membuat belanja subsidi pemerintah, khususnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) , terus membengkak.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk menjaga kinerja APBN yang terbebani subsidi sebesar Rp500 triliun lebih, menurut bahlil kemungkinan besar subsidi BBM bakal dipangkas.
"Subdisi tetap ada, tapi untuk rakyat menengah ke bawah, motor di bawah 250 cc, angkutan umum untuk logistik kepentingan rakyat, tetapi untuk yang lainnya tidak ada subsidi," tandas Bahlil saat ditemui di kantornya, Jumat (12/8/2022).
Baca juga: Sinyal Harga BBM Naik, Menteri Bahlil: Pertalite Rp10 Ribu
Menurut Bahlil, selama ini BBM subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang sebenarnya tidak berhak atau sering disebut subsidi yang salah sasaran.
"Minyak-minyak itu dikasih ke perusahaan kebun, perusahaan tambang, gimana tuh?. Pajaknya dari rakyat kecil, subdisinya ke orang yang tidak pantas mendapat subsidi," tukasnya.
Baca juga: Subsidi BBM Capai Rp502 Triliun, Jokowi: Negara Mana pun Tak Akan Kuat
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, untuk menjaga kinerja APBN yang terbebani subsidi sebesar Rp500 triliun lebih, menurut bahlil kemungkinan besar subsidi BBM bakal dipangkas.
"Subdisi tetap ada, tapi untuk rakyat menengah ke bawah, motor di bawah 250 cc, angkutan umum untuk logistik kepentingan rakyat, tetapi untuk yang lainnya tidak ada subsidi," tandas Bahlil saat ditemui di kantornya, Jumat (12/8/2022).
Baca juga: Sinyal Harga BBM Naik, Menteri Bahlil: Pertalite Rp10 Ribu
Menurut Bahlil, selama ini BBM subsidi seperti Pertalite dan solar subsidi lebih banyak dimanfaatkan oleh orang yang sebenarnya tidak berhak atau sering disebut subsidi yang salah sasaran.
"Minyak-minyak itu dikasih ke perusahaan kebun, perusahaan tambang, gimana tuh?. Pajaknya dari rakyat kecil, subdisinya ke orang yang tidak pantas mendapat subsidi," tukasnya.
Baca juga: Subsidi BBM Capai Rp502 Triliun, Jokowi: Negara Mana pun Tak Akan Kuat
Lihat Juga :
