PUPR Lakukan Program Padat Karya KOTAKU di 364 Kelurahan
Selasa, 30 Juni 2020 - 09:03 WIB
loading...
Gedung Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun ini menyiapkan Program Padat Karya Tunai (PKT) yang bertujuan mempertahankan daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat dari pandemi Covid-19.
Untuk itu, PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp11,45 triliun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia yang berpotensi menyerap 613.483 tenaga kerja. Saat ini progres penyerapan PKT telah mencapai 23,9% atau Rp2,7 triliun.
Salah satu program PKT yang dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan kelompok masyarakat adalah melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
"Setiap tahapan pelaksanaan program padat karya dilakukan sesuai dengan protokol Covid-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan," kata Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (30/6/2020). Baca: Akibat Longsor, PUPR Akan Bangun Jembatan Gantung di Jalan Kota Palopo
Ia menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2020, Program KOTAKU dilaksanakan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp382 miliar yang akan menyerap 12.979 tenaga kerja. Program KOTAKU merupakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.
Program KOTAKU mencakup dua kegiatan, pertama program Infrastruktur Skala Lingkungan (IBM) reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, juga rehabilitasi. Kegiatan ini dilaksanakan di 287 desa atau kelurahan yang tersebar di 24 provinsi.
Untuk itu, PUPR menyiapkan anggaran sebesar Rp11,45 triliun yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia yang berpotensi menyerap 613.483 tenaga kerja. Saat ini progres penyerapan PKT telah mencapai 23,9% atau Rp2,7 triliun.
Salah satu program PKT yang dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan kelompok masyarakat adalah melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
"Setiap tahapan pelaksanaan program padat karya dilakukan sesuai dengan protokol Covid-19, seperti menjaga jarak fisik, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan," kata Basuki dalam keterangan resminya di Jakarta, Selasa (30/6/2020). Baca: Akibat Longsor, PUPR Akan Bangun Jembatan Gantung di Jalan Kota Palopo
Ia menjelaskan, pada Tahun Anggaran 2020, Program KOTAKU dilaksanakan di 364 kelurahan di seluruh Indonesia dengan anggaran Rp382 miliar yang akan menyerap 12.979 tenaga kerja. Program KOTAKU merupakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100% akses universal air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.
Program KOTAKU mencakup dua kegiatan, pertama program Infrastruktur Skala Lingkungan (IBM) reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, juga rehabilitasi. Kegiatan ini dilaksanakan di 287 desa atau kelurahan yang tersebar di 24 provinsi.
Lihat Juga :
