Saran Akademisi Segera Rampungkan Road Map BUMN Respons Kajian Ombudsman
Selasa, 30 Juni 2020 - 16:26 WIB
loading...
A
A
A
(Baca Juga: Pengangkatan Komisaris Milenial di BUMN hanya Sensasi Belaka )
"Ada hal yang serius yang mesti dipikirkan segera oleh kementerian BUMN terkait dengan kompetisi dan import, misalnya soal Krakatau steel kalah bersaing dengan baja impor atau Semen Indonesia kalah bersaing dengan semen di LN. Padahal kita tahu bahwa kedua jenis produk tersebut biaya transportasinya nya tinggi," tambahnya.
Sambung dia mengungkapkan, pertanyanya kenapa impor bisa lebih murah dibandingkan produk BUMN? Konsekuensi jika diproteksi dalam bentuk tarif atau kuota , artinya merugikan rakyat karena harga jadi tinggi. "Tetapi Jika tidak diproteksi, akibatnya BUMN bisa bangkrut. Ini yang menurut saya menjadi agenda yang perlu serius menjadi kajian Menteri ET," paparnya.
Sedangkan menurut Luthfi Nur Rosyidi,SE,MM,Ph,D (Cand) dari FEB Universitas Airlangga menyampaikan, seharusnya Menteri ET berada pada posisi yang mewakili Visi Besar BUMN Indonesia yang tentu secara simultan akan berdiskusi dengan banyak kelompok kepentingan. Sehingga, permasalahan BUMN ini bukan sesuatu yang akan bisa diselesaikan dalam satu periode, apalagi satu atau dua tahun, tapi diperlukan perencanaan strategis jangka panjang, dengan pengelola puncak yang tidak selalu berubah tiap waktu.
"Menjadi penting BUMN didorong untuk punya road map yang baik, serta dikelola secara berkelanjutan, sehingga peluang menjadikan BUMN sebagai backbone perekonomian akan jauh lebih terbuka," tambahnya.
Menanggapi persoalan rangkap jabatan, menurut Luthfi dari sudut pandang manajemen bisnis, sebenarnya problem utamanya bukanlah rangkap jabatan. Apalagi jika sebenarnya pejabat yang ditunjuk memang benar mempunyai kompetensi. Masyarakat harusnya lebih fokus pada transparansi kinerja.
Hal tersebut dapat diwujudkan jika ada kontrak kinerja yang jelas bagi masing-masing pejabat BUMN. Kontrak kinerja ini nantinya dapat dijadikan acuan penilaian kinerja, sehingga dapat diberikan reward dan punishment yang tepat.
"Ada hal yang serius yang mesti dipikirkan segera oleh kementerian BUMN terkait dengan kompetisi dan import, misalnya soal Krakatau steel kalah bersaing dengan baja impor atau Semen Indonesia kalah bersaing dengan semen di LN. Padahal kita tahu bahwa kedua jenis produk tersebut biaya transportasinya nya tinggi," tambahnya.
Sambung dia mengungkapkan, pertanyanya kenapa impor bisa lebih murah dibandingkan produk BUMN? Konsekuensi jika diproteksi dalam bentuk tarif atau kuota , artinya merugikan rakyat karena harga jadi tinggi. "Tetapi Jika tidak diproteksi, akibatnya BUMN bisa bangkrut. Ini yang menurut saya menjadi agenda yang perlu serius menjadi kajian Menteri ET," paparnya.
Sedangkan menurut Luthfi Nur Rosyidi,SE,MM,Ph,D (Cand) dari FEB Universitas Airlangga menyampaikan, seharusnya Menteri ET berada pada posisi yang mewakili Visi Besar BUMN Indonesia yang tentu secara simultan akan berdiskusi dengan banyak kelompok kepentingan. Sehingga, permasalahan BUMN ini bukan sesuatu yang akan bisa diselesaikan dalam satu periode, apalagi satu atau dua tahun, tapi diperlukan perencanaan strategis jangka panjang, dengan pengelola puncak yang tidak selalu berubah tiap waktu.
"Menjadi penting BUMN didorong untuk punya road map yang baik, serta dikelola secara berkelanjutan, sehingga peluang menjadikan BUMN sebagai backbone perekonomian akan jauh lebih terbuka," tambahnya.
Menanggapi persoalan rangkap jabatan, menurut Luthfi dari sudut pandang manajemen bisnis, sebenarnya problem utamanya bukanlah rangkap jabatan. Apalagi jika sebenarnya pejabat yang ditunjuk memang benar mempunyai kompetensi. Masyarakat harusnya lebih fokus pada transparansi kinerja.
Hal tersebut dapat diwujudkan jika ada kontrak kinerja yang jelas bagi masing-masing pejabat BUMN. Kontrak kinerja ini nantinya dapat dijadikan acuan penilaian kinerja, sehingga dapat diberikan reward dan punishment yang tepat.
Lihat Juga :
