BPH Migas-Pemprov Aceh Sinergi Pengelolaan Migas

"Yang lebih penting lagi masalah jargas. Kita ingin pipa yang dibangun Arun Belawang ini dibangun juga jargas. BPH Migas sudah mengidentifikasi ada potensi yang bisa menggunakan gas ini sebanyak 1,5 juta sambungan dengan demand kebutuhan gas sebesar 22, 2 MSCFD. Artinya, sebanyak 1,5 juta rumah di sepanjang pipa dapat menggunakan jargas. Jika telah selesai, nantinya pembangunan jargas ini akan bisa mengurangi LPG yang disubsidi oleh pemerintah hingga Rp 50 triliun dan mengurangi impor LPG yang mencapai 70%," imbuhnya.

Ifan menjelaskan, untuk harga gas jargas sepenuhnya ditetapkan oleh BPH Migas dan selalu dibawah harga pasar gas LPG 3 Kg. Harga jargas sendiri terbagi menjadi RT-1 = PK-1 dan RT-2 = PK-2 dimana RT-1 = PK-1 dikhususkan untuk pelanggan kecil yang setara dengan yang menggunakan LPG 3 KG, sedangkan RT-2 = PK-2 untuk menengah ke atas yang menggunakan gas LPG 12 Kg.

Berdasarkan Peraturan BPH Migas No. 6 Tahun 2019, harga gas pada jargas di Aceh Utara dan Lhokseumawe untuk RT-1 = PK-1 adalah Rp4.250/m3 dan RT-2 = PK-2 sebesar Rp6.250/m3. Harga gas ini lebih murah dari pada harga pasar Gas LPG 3 Kg yg berkisar antara Rp5.013,- s.d Rp6.266,-/M3 dan harga pasar Gas LPG 12 Kg yang berkisar antara Rp9.085,- s.d Rp11.278,-.

Terkait Bahan Bakar Minyak (BBM), Ifan mengatakan nantinya di Aceh akan ada pembangunan BBM Satu Harga di 11 lokasi. Saat ini telah ada 3 lokasi yang telah dibangun yakni di Kec. Pulau Banyak, Kec. Terangun, dan Kec. Rikit Gaib.

"BBM 1 Harga untuk wilayah Aceh ada 11 lokasi, yang sudah dibangun ada 3 lokasi dan akan dibangun lagi 8 lokasi. BBM satu harga ini penting juga untuk mewujudkan keadilan," pungkasnya.

Ifan juga mengimbau untuk menjaga kuota BBM agar tidak over kuota. Pasalnya, di 2019 untuk solar dan premium ada beberapa kabupaten/kota yang kuotanya di atas yang telah ditetapkan BPH Migas. Ia juga berharap agar semua pembangunan energi di Aceh dapat berjalan lancar agar pembangunan dari hulu hingga hilir dapat terintegrasi.

Senada dengan Ifan, Ridwan Hisjam juga mendukung agar Aceh menjadi kawasan industri berbasis gas. Namun, perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu terhadap fasilitas agar lebih maksimal.

"Ini harus kita maksimalkan semuanya dan ini akan kita bahas di DPR bahwa Aceh harus menjadi kawasan industri yang berbasiskan gas. Sehingga gas ini kalau sudah masuk di Aceh maksimal semuanya, maka saya kira tidak ada alasan bahwa Pupuk Iskandar Muda (PIM) dan industri lainnya tidak bergerak," pungkasnya.

Adapun cadangan energi nasional di Indonesia masih rendah, bahkan Nol. Yang ada adalah cadangan operasional milik Badan usaha. Terkait hal ini, Ridwan berharap agar dibangun tangki tangki penyimpanan di Indonesia yang selama ini cadangan operasional perusahaan disimpan di negara lain seperti Singapura.

"Kami komisi VII menginginkan harus dibangun di sini (Aceh). Cadangan energi nasional harus ada, saya minta (cadangan untuk) enam bulan. Jangan cadangan di taruh di negara tetangga dan untuk penetapan cadangan BBM Nasional menjadi tugas BPH Migas sesuai dengan Undang-Undang Migas," tegas Ridwan.