Pengusaha Pribumi Ngaku Sudah Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM Subsidi

Minggu, 04 September 2022 - 13:00 WIB
loading...
Pengusaha Pribumi Ngaku Sudah Antisipasi Dampak Kenaikan Harga BBM Subsidi
Hippi meminta pemerintah menjaga daya beli pasca-kenaikan harga BBM subsidi. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia ( Hippi ) mengaku sudah mengantisipasi kenaikan harga BBM subsidi. Kemarin (3/9/2022) pemerintah sudah menaikkan harga BBM subsidi, Pertalite naik menjadi Rp10.000 dan solar Rp6.800.

Baca juga: Nasib Minyak Indonesia: Berjaya di Zaman Soeharto, Kini Jadi Net Importir

Menurut Hippi, kenaikan harga BBM subsidi harus diimbangi dengan kebijakan terkait, seperti soal tarif angkutan dan logistik. Lalu mengendalikan harga pangan dan gas sehingga inflasi dan konsumsi rumah tangga tetap terjaga.

"Dengan terjaganya daya beli atau konsumsi rumah tangga, maka omzet pelaku usaha tidak turun secara derastis, sehingga tidak menurunkan produktivitas," kata Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPP Hippi DKI, dikutip Minggu (4/9/2022).

Sarman juga mengapresiasi langkah pemerintah yang sudah menyiapkan dana bantuan langsung tunai (BLT) dengan anggaran Rp24,17 triliun yang akan disalurkan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat sebesar Rp600 ribu.

Tak cuma itu, Hippi juga meminta pemerintah daerah mengalokasikan 2% dari dana transfer umum atau dana alokasi umum dan dana bagi hasil dalam bentuk subsidi transportasi. Pelaku usaha berharap agar berbagai bansos dan subsidi yang akan didistribusikan pemerintah harus tepat waktu dan tepat sasaran.

"Jangan sampai ada lagi warga yang menerima yang bukan haknya,untuk itu diperlukan data yang akurat dan pengawasan yang tepat," kata Sarman.

Baca juga: Rajapaksa Kembali ke Sri Lanka, Disambut Hangat dan Dikalungi Bunga oleh Pendukungnya

Pelaku usaha juga mengajak kepada berbagai kalangan agar dapat memahami kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi, sesuatu yang tidak mudah bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan ini.

(uka)
Komentar
Copyright © 2022 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.1141 seconds (10.101#12.26)