Harga Semen di Papua Melonjak Jadi Rp650.000 per Sak Gara-gara BBM Naik

Sabtu, 10 September 2022 - 15:40 WIB
loading...
Harga Semen di Papua...
Kenaikan harga BBM berimbas kepada lonjakan harga semen di Papua menjadi Rp650.000 per sak dari sebelumnya yang dipatok Rp450.000. Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) berimbas kepada lonjakan harga semen di Papua menjadi Rp650.000 per sak dari sebelumnya dipatok Rp450.000. Ketua Komisi B DPRD Jayawijaya, Iwan Asso menuturkan, tidak hanya harga semen yang meningkat tetapi juga harga kebutuhan lainnya ikut terkerek naik.

"Semen yang awalnya Rp 450 ribu, hari ini sudah naik menjadi Rp 650 ribu. Ini akibat dari yang terjadi di pusat (penetapan harga BBM terbaru)," kata Iwan dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/9/2022).



Harga bahan pokok di kios-kios pasar, kata dia, juga telah meningkat dan dirasakan oleh masyarakat sekitar. Begitu juga dengan tarif angkutan umum baik darat, penyeberangan, laut, maupun udara.

DPRD Jayawijaya, ucap Iwan, akan meminta dinas memantau fluktuasi harga komoditas untuk mencegah terjadinya inflasi tinggi. "Kami di komisi akan panggil dinas terkait, lakukan pertemuan untuk antisipasi melonjak harga yang terjadi," katanya

Pada Kamis, 8 September, mahasiswa Jayawijaya melakukan demo menolak kenaikan harga BBM. DPRD berjanji meneruskan tuntutan mahasiswa kepada pimpinan tertinggi.

"Aksi itu bentuk kekecewaan rakyat terhadap kebijakan pemerintah pusat dan kami mendukung untuk menyuarakan aspirasi itu," terangnya.



Sementara itu, Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai tingginya harga BBM dapat memicu stagflasi. Stagflasi adalah naiknya inflasi yang signifikan, tetapi tidak dibarengi dengan terbukanya kesempatan kerja.

Bhima pun memperkirakan inflasi bahan makanan yang masih tercatat tinggi pada Agustus, yakni 8,55% secara year on year, bakal makin tinggi. Sementara itu, inflasi umum diperkirakan menembus di level 7 sampai 7,5% hingga akhir tahun dan bakal memicu kenaikan suku bunga secara agresif.

Bhima berkata, pemerintah seharusnya melakukan pembatasan terhadap penggunaan solar. Subsidi Solar selama ini dinikmati industri skala besar, seperti pertambangan dan perkebunan.

(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1409 seconds (0.1#10.140)