Tujuan Besar Pengalihan Subsidi BBM Akan Dirasakan Warga Kurang Mampu
loading...
A
A
A
Pilihan sulit harus diambil pemerintah, lanjut Gus Yahya, karena bila tidak keadaan akan lebih sulit lagi jika harga BBM tidak dinaikkan. Gus Yahya menyatakan NU siap membantu pemerintah dalam mengatasi persoalan bangsa. "Kita harus bantu meringankan beban dengan tidak menambah beban Pemerintah," ujarnya.
Menurut pemerhati isu-isu strategis Prof Imron Cotan, perbedaan pendapat terhadap setiap kebijakan akan selalu ada dan harus diberi tempat di alam demokrasi. Namun tentu perbedaan pendapat tersebut sebaiknya disalurkan melalui perangkat demokrasi yang memang tersedia.
“Perbedaan pendapat atas penyesuaian harga BBM tersebut sebaiknya disalurkan via perangkat demokrasi yang tersedia, yaitu parpol, DPR, atau media massa. Aksi anarkis hanya mempersulit keadaan rakyat," ujar Imron Cotan.
Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan, Pemerintah memastikan tujuan penyesuaian harga BBM akan tercapai. Kebijakan ini merupakan koreksi atas akses subsidi selama ini yang tidak tepat sasaran.
“Semua program perlindungan sosial yang dijalankan Pemerintah akan benar-benar bisa secara efektif membantu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dalam menghadapi tekanan ekonomi karena situasi global hari ini,” papar Kabin.
Bahwa ada potensi risiko dari keputusan berani Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan ini, lanjut Budi Gunawan, semua telah terpetakan dan akan dikelola dengan baik. Pemerintah, misalnya telah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial agar benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Begitu pun risiko inflasi akan bisa dikelola dengan bauran kebijakan di dalam APBN yang akan memastikan ketersediaan barang, efektifnya stimulus ekonomi masyarakat bawah, dan pemanfaatan berbagai mata anggaran yang akan memperkuat upaya ini.
“Ya, tentu ada risiko-risiko di sejumlah bidang. Pemerintah menyadari dengan baik hal tersebut. Tapi Bapak Presiden sudah mengatakan, tujuan kebijakan ini jauh lebih penting dibanding risiko-risiko yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak,” tegas Kabin Budi Gunawan.
Menurut pemerhati isu-isu strategis Prof Imron Cotan, perbedaan pendapat terhadap setiap kebijakan akan selalu ada dan harus diberi tempat di alam demokrasi. Namun tentu perbedaan pendapat tersebut sebaiknya disalurkan melalui perangkat demokrasi yang memang tersedia.
“Perbedaan pendapat atas penyesuaian harga BBM tersebut sebaiknya disalurkan via perangkat demokrasi yang tersedia, yaitu parpol, DPR, atau media massa. Aksi anarkis hanya mempersulit keadaan rakyat," ujar Imron Cotan.
Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (Kabin) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan, Pemerintah memastikan tujuan penyesuaian harga BBM akan tercapai. Kebijakan ini merupakan koreksi atas akses subsidi selama ini yang tidak tepat sasaran.
“Semua program perlindungan sosial yang dijalankan Pemerintah akan benar-benar bisa secara efektif membantu kelompok masyarakat yang rentan secara ekonomi dalam menghadapi tekanan ekonomi karena situasi global hari ini,” papar Kabin.
Bahwa ada potensi risiko dari keputusan berani Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan ini, lanjut Budi Gunawan, semua telah terpetakan dan akan dikelola dengan baik. Pemerintah, misalnya telah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial agar benar-benar efektif dan tepat sasaran.
Begitu pun risiko inflasi akan bisa dikelola dengan bauran kebijakan di dalam APBN yang akan memastikan ketersediaan barang, efektifnya stimulus ekonomi masyarakat bawah, dan pemanfaatan berbagai mata anggaran yang akan memperkuat upaya ini.
“Ya, tentu ada risiko-risiko di sejumlah bidang. Pemerintah menyadari dengan baik hal tersebut. Tapi Bapak Presiden sudah mengatakan, tujuan kebijakan ini jauh lebih penting dibanding risiko-risiko yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak,” tegas Kabin Budi Gunawan.
Explore More