Krisis Energi Hantam Eropa, Perusahaan Bahan Bakar Fosil Akan Kena Pungutan

BRUSELLS - Perusahaan bahan bakar fosil mungkin harus berbagi kelebihan keuntungan mereka untuk membantu rumah tangga dan industri Eropa mengatasi tagihan energi yang makin mahal. Hal ini terungkap dalam rancangan rencana Uni Eropa (UE) yang menunjukkan, bahwa konflik Rusia Ukraina telah merambat menjadi perang energi.



Harga energi dan inflasi telah melonjak ketika Moskow memangkas pasokan gas ke Eropa sebagai tanggapan terhadap sanksi Barat yang dijatuhkan atas tindakannya di Ukraina. Kondisi itu mendorong Prancis untuk memberi tahu konsumen bahwa mereka harus berbagi rasa sakit, sementara Inggris termasuk di antara negara-negara yang menghadapi ancaman resesi.

Rancangan proposal Komisi Eropa yang diperkirakan akan diresmikan minggu ini, mengajak 27 negara dalam kawasan Eropa untuk memperkenalkan 'kontribusi solidaritas' kepada industri bahan bakar fosil.



Perusahaan minyak, gas, batu bara dan penyulingan harus memberikan kontribusi keuangan mereka berdasarkan surplus laba kena pajak yang dihasilkan pada tahun fiskal 2022, menurut draf tersebut. Rencana ini masih dapat berubah dan kemudian perlu disetujui oleh pemerintah UE.

"Keuntungan-keuntungan itu melebihi dari yang bisa didapatkan entitas-entitas ini dalam keadaan normal," kata rancangan rencana Uni Eropa, yang dilihat oleh Reuters.

BP dan Shell belum berkomentar, begitu juga dengan TotalEnergies yang tidak segera menanggapi permintaan komentar dilansir Reuters.

Proposal tersebut juga diharapkan mencakup perusahaan listrik yang menghadapi krisis likuiditas. Tetapi negara-negara Benua Biru masih terpecah atas rincian itu, terkait apakah bakal memberlakukan batasan pada harga yang mereka bayar untuk gas, kata para diplomat.

Sementara itu Rusia mengatakan akan memotong semua pasokan jika pembatasan harga gasnya diperkenalkan. Di sisi lain seluruh perusahaan Eropa dan pemerintahnya sedang berebut cara untuk mengatasi krisis.