Suku Bunga Acuan BI Capai 4,25%, Pengamat: Banyak Pengusaha Menunda Ekspansi Bisnis

JAKARTA - Target investasi Rp1.200 triliun yang dipasang pemerintah menurut pengamat cukup menantang apabila melihat kondisi saat ini. Inflasi yang disebabkan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) diikuti dengan lonjakan suku bunga acuan BI menjadi 4,25% bakal mempengaruhi Investor untuk masuk ke Indonesia.

"Target realisasi memang masih cukup menantang dengan adanya kondisi sekarang," kata Direktur Eksekutif CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira saat dihubungi MNC Portal.



Sebab menurutnya kabar terbaru mengenai kenaikan suku bunga BI 50 basis poin (bps) menjadi 4,25% memang bertujuan untuk meredam inflasi. Namun kenaikan suku bunga bakal berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Jika berbagai sektor menghadapi tekanan bunga yang naik maka keputusan realisasi investasi akan tertunda, konsumsi masyarakat akan melambat dan pertumbuhan ekonomi bisa meleset dari target," sambung Bhima.

Sehingga menurutnya investor bakal masih melihat perkembangan ekonomi suatu negara terlebih dahulu sebelum menanamkan modalnya. Demand yang terkoreksi menjadi pertimbangan investor untuk melakukan investasi.

"Jadi Invetor mempresepsikan suku bunga naik adalah terjadi perlambatan terhadap perekonomian, jadi yang mau punya komitmen realisasi investasi bisa tertunda," kata Bhima.

"Banyak pengusaha untuk menunda ekspansi bisnis nya ketika suku bunga ini naik, target realisasi (investasi) memang masih cukup menantang," pungkasnya.



Sementara itu Pemerintah melalui Kementerian Invetasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia optimistis capaian Investasi tahun ini mampu gapai target Rp1.200 triliun.

"Proyeksi Invetasi tahun ini mencapai 1.200 triliun, kita masih insyaallah mencapai target," kata Bahlil dalam konferensi pers pada Pertemuan Tingkat Menteri Negara G20 secara virtual, Jumat (23/9/2022).

Bahlil mengtakan salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan perampingan periznan yang banyak dikeluhkan oleh investor asing dengan menciptakan UU Cipta Kerja (UUCK).

"Pemangkasan prosedur, banyak negara G20 yang menyampaikan kepada kita untuk pentingnya ada pemangkasan sistem operasi yang bertele-tele dan tidak transparan," kata Bahlil.