Intip Perbandingan Utang Luar Negeri RI dari Mulai Era Soekarno hingga Jokowi

Memberikan Legecy (Warisan) Aset yang Baik untuk Generasi Selanjutnya. Legacy yang baik muncul ketika utang digunakan untuk membiayai hal-hal yang produktif dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang, misalnya belanja infrastruktur dan pendidikan. Lalu menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Efek Utang Luar Negeri

Di sisi lain utang luar negeri juga punya dampak menghambat kemampuan suatu negara dalam berinvestasi, baik dari pendidikan, infrastruktur maupun dari perawatan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan pendapatan negara tersebut yang sangat kecil dihabiskan untuk membayar pinjaman dari luar negeri.

Dari manajemen utang yang tidak efektif, dan ditambah dengan guncangan dari jatuhnya harga minyak atau resesi ekonomi yang sangat ekstrem, maka dapat menyebabkan krisis utang dalam suatu negara.

Hal itu bisa diperparah dengan fakta bahwa utang luar negeri pada umumnya didominasi oleh mata uang negara penerbit bukanlah mata uang dari peminjamnya. Dan apabila ekonomi negara dari peminjamnya lemah, maka akan semakin sulit melunasi utang.

Berikut perbandingan utang luar negeri di Indonesia dari tiap periode Presiden:

1. Era Presiden Soekarno

Indonesia sudah mulai melakukan utang luar negeri tak lama dari kemerdekaan Indonesia. Utang tersebut merupakan salah satu kesepakatannya sebagai syarat kemerdekaan dalam Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag, Belanda.

Dari konferensi tersebut, Belanda bersedia mengakui kedaulatan RI dengan syarat Indonesia harus menanggung utang dari zaman pemerintahan Hindia Belanda sebesar USD1,13 miliar atau 4,3 miliar gulden.

Sebaliknya, pihak Indonesia hanya mau menanggung utang Belanda hingga Maret 1942, setelah berakhirnya masa Hindia Belanda bersamaan dengan datangnya Jepang. Hingga akhirnya disepakati Indonesia menanggung pembayaran utang pemerintah Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS.