Pesan Menohok Sri Mulyani di AS: Meski Negara Adidaya, Anda Tak Bisa Selesaikan Masalah Sendiri
loading...
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa Pandemi Covid-19 menjadi pengingat bagi Negara Adidaya, bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan sendiri. Foto/Dok
A
A
A
WASHINGTON - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa Pandemi Covid-19 menjadi pengingat bagi Negara Adidaya , bahwa tidak semua masalah dapat diselesaikan sendiri. Lantaran itu, Ia menyampaikan itulah pentingnya peran Presidensi G20 Indonesia.
“Ketika kita menghadapi masalah global seperti pandemi dan perubahan iklim, meskipun negara Anda masih dapat leluasa beroperasi sesuai kemampuan, Anda juga harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia," ucap Sri Mulyani.
"Saya yakin pengakuan semacam ini membantu Presidensi G20 Indonesia untuk meyakinkan negara anggota bahwa kita perlu tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan,” jelas Sri.
Hal itu disampaikan olehnya saat menjadi pembicara utama dalam sesi Keynote Dialogue rangkaian kegiatan Special Event Toward G20 Summit dengan tema “Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity” yang diadakan di The Convene, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin dan Selasa (10/10 dan 11/10).
Pada sesi Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF), Sri Mulyani menyampaikan pentingnya Presidensi G20 untuk membangkitkan pengembangan infrastruktur berkelanjutan pasca pandemi.
Di samping itu, dia juga menegaskan, bahwa telah ada kesepakatan mekanisme keuangan berkelanjutan yang membutuhkan kontribusi semua negara. Dimana juga melibatkan semua lembaga termasuk Multilateral Development Bank (MDB) guna mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana.
Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB, termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (Capital Adequacy Framework (CAF)). Reviu CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota.
Sebagai informasi, acara Special Event Toward G20 Summit ini dibuka oleh Prof. Bambang Brodjonegoro, selaku Lead Co-Chairs of Think 20 (T20). Dalam sambutannya, Bambang menekankan faktor penting dalam mendorong pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.
“Salah satu masalah penting yang perlu kita tangani adalah skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, di mana investasi dan kemitraan publik-swasta (PPP) adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan tangguh," bebernya.
"Selain itu, dalam skema PPP, pemangku kepentingan khususnya pemerintah juga perlu memperkuat pembangunan kapasitas dan memberikan insentif yang tepat guna kepada sektor publik maupun swasta untuk meningkatkan keberlanjutannya,” ujar Bambang.
“Ketika kita menghadapi masalah global seperti pandemi dan perubahan iklim, meskipun negara Anda masih dapat leluasa beroperasi sesuai kemampuan, Anda juga harus mengakui dengan kerendahan hati bahwa Anda tidak dapat menyelesaikan masalah sendiri meskipun sebagai negara adidaya di dunia," ucap Sri Mulyani.
"Saya yakin pengakuan semacam ini membantu Presidensi G20 Indonesia untuk meyakinkan negara anggota bahwa kita perlu tetap terus bekerja sama dan berkolaborasi dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan,” jelas Sri.
Hal itu disampaikan olehnya saat menjadi pembicara utama dalam sesi Keynote Dialogue rangkaian kegiatan Special Event Toward G20 Summit dengan tema “Infrastructure Development Through Innovation and Collaborative Financing: Toward Greater Inclusivity and Productivity” yang diadakan di The Convene, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin dan Selasa (10/10 dan 11/10).
Pada sesi Sustainable Infrastructure Investment and Financing (SIIF), Sri Mulyani menyampaikan pentingnya Presidensi G20 untuk membangkitkan pengembangan infrastruktur berkelanjutan pasca pandemi.
Di samping itu, dia juga menegaskan, bahwa telah ada kesepakatan mekanisme keuangan berkelanjutan yang membutuhkan kontribusi semua negara. Dimana juga melibatkan semua lembaga termasuk Multilateral Development Bank (MDB) guna mengurangi risiko dan memobilisasi lebih banyak dana.
Presidensi G20 Indonesia mendorong agar dukungan pendanaan pembangunan dapat ditingkatkan, terutama melalui peningkatan kapasitas MDB, termasuk lewat reviu kerangka kecukupan modal (Capital Adequacy Framework (CAF)). Reviu CAF bertujuan untuk optimalisasi neraca MDB agar memiliki ruang lebih besar untuk pendanaan pembangunan bagi negara anggota.
Sebagai informasi, acara Special Event Toward G20 Summit ini dibuka oleh Prof. Bambang Brodjonegoro, selaku Lead Co-Chairs of Think 20 (T20). Dalam sambutannya, Bambang menekankan faktor penting dalam mendorong pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan.
“Salah satu masalah penting yang perlu kita tangani adalah skema pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur, di mana investasi dan kemitraan publik-swasta (PPP) adalah salah satu kunci utama untuk menciptakan infrastruktur yang lebih berkelanjutan dan tangguh," bebernya.
"Selain itu, dalam skema PPP, pemangku kepentingan khususnya pemerintah juga perlu memperkuat pembangunan kapasitas dan memberikan insentif yang tepat guna kepada sektor publik maupun swasta untuk meningkatkan keberlanjutannya,” ujar Bambang.
(akr)
Explore More