Realisasi Belanja Negara Baru Terserap 61,6%, Ini Rinciannya
loading...
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membaik hingga September 2022. Belanja negara dan pembiayaan investasi terakselerasi dengan baik.
"Realisasi belanja negara mencapai Rp1.913,9 triliun, atau 61,6% terhadap APBN, Berdasarkan Perpres 98/2022," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KITA edisi Oktober 2022 secara virtual di Jakarta, Jumat (21/10/2022).
Menurut dia belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai sebesar Rp674,4 triliun atau 71,3% terhadap APBN. Hal itu dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dan program PEN ke masyarakat, pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan gaji ke-13, juga mencakup kegiatan operasional K/L.
"Belanja non K/L mencapai Rp686,8 triliun atau 50,7% terhadap APBN. Utamanya, didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun serta jaminan kesehatan ASN," ungkap Sri.
Dia mengatakan transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp552,6 triliun, atau 68,7% terhadap APBN. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemda yang lebih baik.
Adapun pembiayaan investasi tercatat sebesar Rp60 triliun, terutama pada pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
"Melalui belanja negara, APBN sebagai shock absorber berupaya menjangkau dan melindungi seluruh masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Pembangunan di sektor prioritas dan pemulihan ekonomi didukung melalui pembiayaan investasi," tutup Sri Mulyani.
"Realisasi belanja negara mencapai Rp1.913,9 triliun, atau 61,6% terhadap APBN, Berdasarkan Perpres 98/2022," ujar Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KITA edisi Oktober 2022 secara virtual di Jakarta, Jumat (21/10/2022).
Menurut dia belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai sebesar Rp674,4 triliun atau 71,3% terhadap APBN. Hal itu dimanfaatkan untuk penyaluran berbagai bantuan sosial (bansos) dan program PEN ke masyarakat, pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, belanja pegawai termasuk THR dan gaji ke-13, juga mencakup kegiatan operasional K/L.
"Belanja non K/L mencapai Rp686,8 triliun atau 50,7% terhadap APBN. Utamanya, didukung penyaluran subsidi, kompensasi BBM dan listrik, dan pembayaran pensiun serta jaminan kesehatan ASN," ungkap Sri.
Dia mengatakan transfer ke daerah (TKD) tercatat sebesar Rp552,6 triliun, atau 68,7% terhadap APBN. Sebagian besar jenis TKD mengalami kenaikan kinerja penyaluran disebabkan kepatuhan pemda yang lebih baik.
Adapun pembiayaan investasi tercatat sebesar Rp60 triliun, terutama pada pembiayaan investasi pada klaster infrastruktur mendukung belanja modal K/L, khususnya dalam penyelesaian proyek strategis nasional dan pembiayaan sektor perumahan.
"Melalui belanja negara, APBN sebagai shock absorber berupaya menjangkau dan melindungi seluruh masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi. Pembangunan di sektor prioritas dan pemulihan ekonomi didukung melalui pembiayaan investasi," tutup Sri Mulyani.
(nng)