Terapkan Sistem Backlist, Mantan Koruptor Tak Bisa Jadi Pejabat BUMN

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir memastikan mantan koruptor tidak bisa menjadi direksi di perusahaan milik negara. Mereka akan dimasukkan dalam daftar hitam sebagai acuan di Kementerian BUMN.

"Kita mau ciptakan blacklist. Jadi orang-orang yang sudah terbukti korup, ada masalah hukum, apa semua dan macam-macam. Itu kesepakatan nanti hasil audit BPKP didukung oleh BPK, nanti kita ajukan kepada Bapak Presiden, Ibu Menkeu sebagai pemegang saham BUMN kita create blacklist," ucapnya dalam agenda Road to G20 bersama Himpuni, Selasa, (25/10/2022).



Pihaknya akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membuat daftar hitam pejabat BUMN. Nantinya, daftar hitam akan diserahkan kepada Presiden.

Erick mengaku tak ingin Direksi perusahaan negara yang sudah terbukti bermasalah kembali dipercaya untuk memimpin BUMN yang lain. Contohnya, kata Erick, direksi PTPN yang pernah membuat perusahaan rugi sampai Rp41 triliun tidak akan dilirik kembali untuk memimpin perusahaan pelat merah yang lain.

"Jadi jangan nanti sudah dibagusin ya direksi terutama, udah dibagusin tiba-tiba yang dulu bikin BUMN ini berantakan, misalnya contoh PTPN utang Rp41 triliun, masa direksi yang jelek dari perusahaan ini naik ke perusahaan ini, naik lagi ke sini (BUMN lain), ini kan tidak boleh terjadi lagi," katanya.



Menurut Erick, membangun standar operasional prosedur (SOP) hanyalah satu hal. Namun, nilai-nilai kepemimpinan seorang direksi BUMN sangat penting untuk diperhatikan.

"Karena yang namanya membangun SOP is one thing, tetapi leadership is another thing. Jadi pembangunan, kepemimpinan dan sistem harus bersamaan. tidak bisa hanya sistem, tidak bisa hanya kepemimpinan nah ini yang kita lakukan kita persiapan. Jadi jawabannya simpel kontinuitas itu penting buat Indonesia, 10 tahun ke depan ini menjadi kunci," tutur dia.