Jalani Fit and Proper Test, Seluruh Calon Deputi Berasal dari Internal BI

Dalam paparan uji kepatutan dan kelayakan di DPR kemarin Aida menuturkan, pandemi Covid-19 di seluruh dunia membangunkan seluruh negara, termasuk Indonesia, untuk segera menyiapkan arah umum kebijakan ekonomi. Kebijakan umum dapat diarahkan kepada tiga aspek kebijakan, yakni pemulihan, percepatan, dan penyesuaian (3P). Aspek pemulihan ini juga berkaitan dengan upaya untuk menyiapkan exit strategy atas kebijakan yang pernah dilakukan selama masa Covid-19. Aspek kedua terkait percepatan, diarahkan pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju negara maju.

Terakhir, aspek penyesuaian, ditujukan sebagai strategi melakukan penyesuaian strategi kebijakan sehingga dapat mengoptimalkan potensi dan memitigasi risiko atas perubahan struktural. "Berbagai aspek kebijakan ekonomi 3P tersebut perlu ditempuh oleh semua pemangku kebijakan, melalui sinergi kebijakan yang kuat antara kebijakan fiskal, kebijakan bank sentral terkait kebijakan moneter-makroprudensial-sistem pembayaran, dan kebijakan struktural," paparnya.

Sejalan dengan aspek 3P, sinergi kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai dua pilar utama pendukung kesinambungan perekonomian, yakni pilar stabilitas perekonomian dan pilar pertumbuhan ekonomi. Terkait pilar stabilitas perekonomian, kondisi yang diharapkan ialah tidak hanya stabilitas internal dan eksternal, tetapi juga stabilitas sistem keuangan. Untuk pilar pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan ditujukan tidak cukup hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga menciptakan struktur pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, dan inklusif. (Baca juga: Turki Ingin Hagia Sophia Jadi Masjid, Begini Reaksi Rusia)

Apabila terpilih menjadi deputi gubernur BI untuk masa jabatan 2020-2025, Aida telah memaparkan agenda kerja ke depan. Ada tiga strategi utama pertama mengoptimalkan bauran kebijakan utama BI seperti moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. "Kebijakan moneter yang bersifat antisipatif (forward looking) tetap akan dikedepankan di era peradaban baru," ungkapnya.

Kedua, kebijakan utama ditopang oleh kebijakan pendukung seperti pendalam pasar keuangan untuk mendukung kesinambungan sumber pembiayaan ekonomi dan meredam gejolak di pasar keuangan. Selain itu, pengembangan potensi keuangan syariah untuk mengoptimalkan teknologi digital demi menumbuhkembangkan inovasi dan mendukung perekonomian. Ketiga, pengembangan UMKM. “Langkah strategis integrasi ekonomi dan keuangan digital diarahkan pada pemanfaatan inovasi digital pada penguatan UMKM," katanya.

Calon deputi gubernur BI lain, Juda Agung, juga patut diperhitungkan. Juda, yang saat ini asisten gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Makrorudensial, memiliki banyak pengalaman di bidang riset ekonomi dan kebijakan moneter. (Baca juga: Pendidikan Swasta Angkat Bendera Putih, IPM Dikhawatirkan Jeblok)