Jalani Fit and Proper Test, Seluruh Calon Deputi Berasal dari Internal BI

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan rangkaian uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) kepada tiga calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI) yaitu Juda Agung, Aida S Budiman, dan Doni P Joewono pada 7 Juli hingga 8 Juli 2020.

Ketiga nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut diajukan Presiden Joko Widodo sebagai calon pengganti Erwin Rijanto yang telah berakhir jabatannya pada bulan Juni 2020.

Kondisi ekonomi yang saat ini terpuruk membuat pemilihan calon deputi gubernur BI kali ini sangat penting. Mereka yang lulus uji kepatutan dan kelayakan haruslah mampu membantu Gubernur BI Perry Warjiyo bersama pemerintah memulihkan kondisi ekonomi nasional.

Untuk itu, DPR harus memilih yang terbaik dari tiga calon yang diajukan Presiden. Jika dilihat rekam jejak mereka, ketiga calon yang digadang-gadang ini berasal dari kalangan internal BI sehingga dari segi kemampuan pastilah tidak usah diragukan lagi. (Baca: Yuk Intip Profil Calon Deputi BI Pilihan Jokowi)

Aida S Budiman, yang saat ini masih menjabat asisten gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI, bisa jadi merupakan calon terbaik sebagai deputi gubernur BI. Mengawali karier pada 1991 sebagai staf analis inflasi dan proyeksi perekonomian Indonesia, Aida memiliki banyak pengalaman di bidang perumusan kebijakan moneter, internasional, dan baurannya dengan kebijakan reformasi struktural.

Aida pernah menjabat sebagai wakil direktur eksekutif International Monetary Fund (IMF) South East Asia Voting Group office, mewakili 13 negara yang tergabung dalam SEAVG office, terutama untuk isu capital flows management dan implikasinya bagi negara-negara berkembang. Di kancah nasional, Aida memiliki pengalaman dalam penyusunan strategi nasional pengembangan sektor industri dan pariwisata, pengembangan ISEF, financial saftey net, dan penggunaan mata uang regional serta strategi peningkatan rating Indonesia.

Dalam paparan uji kepatutan dan kelayakan di DPR kemarin Aida menuturkan, pandemi Covid-19 di seluruh dunia membangunkan seluruh negara, termasuk Indonesia, untuk segera menyiapkan arah umum kebijakan ekonomi. Kebijakan umum dapat diarahkan kepada tiga aspek kebijakan, yakni pemulihan, percepatan, dan penyesuaian (3P). Aspek pemulihan ini juga berkaitan dengan upaya untuk menyiapkan exit strategy atas kebijakan yang pernah dilakukan selama masa Covid-19. Aspek kedua terkait percepatan, diarahkan pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju negara maju.

Terakhir, aspek penyesuaian, ditujukan sebagai strategi melakukan penyesuaian strategi kebijakan sehingga dapat mengoptimalkan potensi dan memitigasi risiko atas perubahan struktural. "Berbagai aspek kebijakan ekonomi 3P tersebut perlu ditempuh oleh semua pemangku kebijakan, melalui sinergi kebijakan yang kuat antara kebijakan fiskal, kebijakan bank sentral terkait kebijakan moneter-makroprudensial-sistem pembayaran, dan kebijakan struktural," paparnya.

Sejalan dengan aspek 3P, sinergi kebijakan tersebut diarahkan untuk mencapai dua pilar utama pendukung kesinambungan perekonomian, yakni pilar stabilitas perekonomian dan pilar pertumbuhan ekonomi. Terkait pilar stabilitas perekonomian, kondisi yang diharapkan ialah tidak hanya stabilitas internal dan eksternal, tetapi juga stabilitas sistem keuangan. Untuk pilar pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan ditujukan tidak cukup hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga menciptakan struktur pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, dan inklusif. (Baca juga: Turki Ingin Hagia Sophia Jadi Masjid, Begini Reaksi Rusia)

Apabila terpilih menjadi deputi gubernur BI untuk masa jabatan 2020-2025, Aida telah memaparkan agenda kerja ke depan. Ada tiga strategi utama pertama mengoptimalkan bauran kebijakan utama BI seperti moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. "Kebijakan moneter yang bersifat antisipatif (forward looking) tetap akan dikedepankan di era peradaban baru," ungkapnya.