Soal Pensiun Dini Semua PLTU, Erick Thohir: Siap Enggak Rakyat Kita
loading...
Penghentian operasional PLTU tak bisa dilakukan secara serentak. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus mendorong pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap ( PLTU ) batu bara. Meski begitu, Menteri BUMN Erick Thohir mengungkap ada sejumlah pertimbangan agar penghentian tidak dilakukan secara serentak.
Menurut Erick bila PLTU dihentikan terburu-buru akan berakibat fatal pada industri dan masyarakat. Karena itu, pemberhentian operasional PLTU dilakukan secara bertahap.
"Kami juga di Kementerian BUMN ambil posisi. Kami lakukan sesuai dengan kesepakatan, tapi tidak mematikan besok. Kalau matikan besok industri kita kolaps," ungkap Erick saat ditemui wartawan di gedung DPR RI, Selasa (29/11/2022).
Dia mengungkap pemerintah tidak serta merta mendorong transisi PLTU ke pembangkit yang mengutamakan energi baru dan terbarukan. Lantaran mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Menurutnya, realiasi energi baru terbarukan (EBT) pada pembangkit membutuhkan anggaran atau investasi yang sangat besar. Investasi itu nantinya akan berpengaruh pada harga listrik hingga memengaruhi konsumsi listrik masyarakat.
Erick melihat kondisi itu belum siap diterima masyarakat Indonesia, lantaran harga listriknya mahal.
"Kalau EBT pertanyaannya harganya mahal kan? Yang nanggung bisa juga rakyat, siap enggak rakyat kita? Tingkat kemiskinan kita masih terasa, kesenjangan masih terasa, jadi itu yang kita jaga. Sama, industri-industri kita kalau listriknya mahal enggak akan kompetitif," lanjut Erick.
Menurut Erick bila PLTU dihentikan terburu-buru akan berakibat fatal pada industri dan masyarakat. Karena itu, pemberhentian operasional PLTU dilakukan secara bertahap.
"Kami juga di Kementerian BUMN ambil posisi. Kami lakukan sesuai dengan kesepakatan, tapi tidak mematikan besok. Kalau matikan besok industri kita kolaps," ungkap Erick saat ditemui wartawan di gedung DPR RI, Selasa (29/11/2022).
Dia mengungkap pemerintah tidak serta merta mendorong transisi PLTU ke pembangkit yang mengutamakan energi baru dan terbarukan. Lantaran mempertimbangkan daya beli masyarakat.
Menurutnya, realiasi energi baru terbarukan (EBT) pada pembangkit membutuhkan anggaran atau investasi yang sangat besar. Investasi itu nantinya akan berpengaruh pada harga listrik hingga memengaruhi konsumsi listrik masyarakat.
Erick melihat kondisi itu belum siap diterima masyarakat Indonesia, lantaran harga listriknya mahal.
"Kalau EBT pertanyaannya harganya mahal kan? Yang nanggung bisa juga rakyat, siap enggak rakyat kita? Tingkat kemiskinan kita masih terasa, kesenjangan masih terasa, jadi itu yang kita jaga. Sama, industri-industri kita kalau listriknya mahal enggak akan kompetitif," lanjut Erick.
(uka)
Lihat Juga :
