Lewat Sistem MCP, Ganjar Pantau Pengelolaan Anggaran di Jateng
loading...
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. FOTO/dok.Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo berhasil memantau pengelolaan anggaran dalam upaya mencegah korupsi, gratifikasi, hingga pungutan liar (pungli) melalui pelaksanaan sistem Monitoring Center for Prevention (MCP). MCP merupakan sistem supervisi dan pencegahan korupsi yang diluncurkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 38 indikator di dalamnya.
"Pemprov sudah all out dalam meningkatkan SDM yang berintegritas melalui sosialisasi dan asistensi. Hasilnya, kinerja semua perangkat OPD ataupun BUMD bisa dipertanggungjawabkan. Bagi kami, inspektorat Jateng bisa menjadi role model, apalagi dengan sudah banyak mendapatkan pengakuan secara nasional," kata Kepala Inspektorat Kabupaten Grobogan, Moch Susilo melalui pernyataannya, Selasa (13/12/2022).
Menurut dia sistem MCP yang digagas Ganjar meraih pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan strategi pembangunan SDM berintegritas itu, Jateng mampu mencapai Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2021 dengan nilai 94,5.
Susilo menjelaskan, selama ini warning system yang digagas Ganjar sudah berjalan baik. Susilo mengatakan, indikatornya adalah penurunan jumlah aduan dari masyarakat, pengelolaan pengadaan barang/jasa yang baik, menurunnya gratifikasi/suap dari pemenang tender, serta penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang masuk kategori skala rendah.
"Pemprov juga mendorong agar pejabat struktural di OPD agar aktif dalam laporan LKHPN hingga di Kabupaten Grobogan mencapai 100 persen, dan kinerja anggaran yang akuntabel sehingga pemkab meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian," kata Susilo.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes Nur Ari Haris Yuswanto juga mengakui, kinerja Pemprov luar biasa dalam membantu sistem pengawasan di daerah. Nur mengatakan, pihaknya kerap berkonsultasi terkait kinerja serta program kerja pengawasan tahunan (PKPT) inspektorat kepada Pemprov.
"Yang layak diapresiasi adalah komitmen kuat Gubernur Jateng untuk mengajak seluruh OPD melakukan pernyataan sikap berperang melawan segala bentuk gratifikasi," kata dia.
Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Jateng menjadi juara umum dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK pada 2020. Sementara pada 2019, Kemendagri juga mengumumkan Jateng sebagai daerah berpredikat terbaik dalam supervisi pencegahan korupsi.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memuji Ganjar yang memastikan Jateng bersih dari korupsi. Menurut Firli, upaya Ganjar menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dari korupsi terlihat dari slogan 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' atau Tidak Korupsi dan Tidak Bohong.
"Gubernur memastikan bahwa di dalam pengesahan dan penyusunan anggaran, harus clear tidak ada korupsi, tidak ada uang ketok palu, itu yang harus dilakukan oleh gubernur. Pak Ganjar sudah melaksanakan, maka kita berterima kasih," kata Firli saat meluncurkan Desa Antikorupsi 2022 di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
"Pemprov sudah all out dalam meningkatkan SDM yang berintegritas melalui sosialisasi dan asistensi. Hasilnya, kinerja semua perangkat OPD ataupun BUMD bisa dipertanggungjawabkan. Bagi kami, inspektorat Jateng bisa menjadi role model, apalagi dengan sudah banyak mendapatkan pengakuan secara nasional," kata Kepala Inspektorat Kabupaten Grobogan, Moch Susilo melalui pernyataannya, Selasa (13/12/2022).
Menurut dia sistem MCP yang digagas Ganjar meraih pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dengan strategi pembangunan SDM berintegritas itu, Jateng mampu mencapai Indeks Pencegahan Korupsi Tahun 2021 dengan nilai 94,5.
Susilo menjelaskan, selama ini warning system yang digagas Ganjar sudah berjalan baik. Susilo mengatakan, indikatornya adalah penurunan jumlah aduan dari masyarakat, pengelolaan pengadaan barang/jasa yang baik, menurunnya gratifikasi/suap dari pemenang tender, serta penyalahgunaan pengelolaan anggaran yang masuk kategori skala rendah.
"Pemprov juga mendorong agar pejabat struktural di OPD agar aktif dalam laporan LKHPN hingga di Kabupaten Grobogan mencapai 100 persen, dan kinerja anggaran yang akuntabel sehingga pemkab meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian," kata Susilo.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes Nur Ari Haris Yuswanto juga mengakui, kinerja Pemprov luar biasa dalam membantu sistem pengawasan di daerah. Nur mengatakan, pihaknya kerap berkonsultasi terkait kinerja serta program kerja pengawasan tahunan (PKPT) inspektorat kepada Pemprov.
"Yang layak diapresiasi adalah komitmen kuat Gubernur Jateng untuk mengajak seluruh OPD melakukan pernyataan sikap berperang melawan segala bentuk gratifikasi," kata dia.
Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Jateng menjadi juara umum dalam pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi terbaik dari KPK pada 2020. Sementara pada 2019, Kemendagri juga mengumumkan Jateng sebagai daerah berpredikat terbaik dalam supervisi pencegahan korupsi.
Sebelumnya, Ketua KPK Firli Bahuri memuji Ganjar yang memastikan Jateng bersih dari korupsi. Menurut Firli, upaya Ganjar menciptakan iklim pemerintahan yang bersih dari korupsi terlihat dari slogan 'Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi' atau Tidak Korupsi dan Tidak Bohong.
"Gubernur memastikan bahwa di dalam pengesahan dan penyusunan anggaran, harus clear tidak ada korupsi, tidak ada uang ketok palu, itu yang harus dilakukan oleh gubernur. Pak Ganjar sudah melaksanakan, maka kita berterima kasih," kata Firli saat meluncurkan Desa Antikorupsi 2022 di Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
(nng)
Explore More