Intip Kontribusi Program Tol Laut Usai Berjalan Selama 7 Tahun
Jum'at, 06 Januari 2023 - 14:06 WIB
loading...
Bagaimana kontribusi program Tol Laut yang sudah berjalan 7 tahun? apakah sudah mampu menekan disparitas harga barang antara wilayah Indonesia Timur dan Barat!. Foto/Dok Kemenhub
A
A
A
JAKARTA - Bagaimana kontribusi program Tol Laut yang sudah berjalan 7 tahun? apakah program Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang itu mampu menekan disparitas harga barang antara wilayah Indonesia Timur dan Barat. Diterangkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Tol Laut sudah memberikan kontribusi terhadap perekonomian.
Berdasarkan hasil evaluasi semester I 2021, program Tol Laut telah mengangkut muatan berangkat sebanyak 6.617 Teus dengan komoditas muatan terbanyak berupa semen, beras dan air mineral.
Baca Juga: Tol Laut Jokowi Bangkitkan Ekonomi Masyarakat Morotai
Adapun muatan balik sebanyak 2.542 Teus dengan komoditas muatan berupa kayu, kopra, dan rumpu laut dengan capaian perjalanan bolak balik 54 persen dibandingkan dengan 2020. Artinya ada peningkatan jumlah angkut yang terjadi di 2021.
Sementara menurut data Kemenhub, hingga pertengahan Desember 2022, muatan berangkat angkutan Tol Laut di total 33 trayek yang dilayani mencapai 20.000 twenty-foot equivalent per units atau TEUs. Akan tetapi, muatan baliknya baru mencapai 6.600 TEUs.
Sedangkan produksi tol laut di tahun 2022 terhitung Januari hingga 31 Desember kemarin tercapai 14.508 TEUs atau 115,86 persen di atas target 12.521 TEUs.
Adapun berdasarkan data Badan Pusat Stastik(BPS), Program Tol laut telah berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Secara umum, sektor transportasi mampu tumbuh 21,27% di semester I-2022 dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,44%.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan, penyelenggaraan Tol Laut tentunya memberikan banyak manfaat seperti konektivitas transportasi laut di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (T3P) untuk memberikan pelayanan distribusi barang, membangkitkan perekonomian, menjaga ketersediaan barang dan turut menggali potensi unggulan daerah yang bisa didistribusikan ke luar daerah tersebut.
Hal tersebut disampaikan Arif Toha dalam acara Rakornas Tol Laut 2022. Namun demikian, lanjut Arif, penyelenggaraan Tol Laut tentunya tidak terlepas dari keterbatasan yang menjadi hambatan, antara lain keterbatasan jaringan Internet di wilayah T3P yang menyebabkan para pelaku usaha di daerah kesulitan mengakses aplikasi Sitolaut.
Baca Juga: Jangkau Daerah Terpencil, Tol Laut Sukses Tekan Disparitas Harga
Lalu keterbatasan jumlah kontainer dan armada, fasilitas bongkar muat di pelabuhan pada wilayah T3P yang kurang memadai, kurangnya ketersediaan BBM bersubsidi, serta adanya beberapa Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam pemanfaatan komoditi unggulan daerah sehingga muatan balik kapal Tol Laut kurang optimal
"Oleh karena itu, kita berharap Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bersama-sama menyiapkan langkah-langkah perbaikan dalam pemanfaatan kapal Tol Laut sehingga pelaksanaannya di tahun 2023 lebih optimal," kata Arif dikutip, Jumat (6/1/2023).
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting menyampaikan, bahwa Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut pada tahun 2022 mengalami perkembangan, dengan adanya penambahan trayek di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Saat ini, menurut Capt. Ginting, program tol laut melayani 33 trayek yang dilayani dengan mengoperasikan 32 kapal yang menyinggahi 130 pelabuhan. Adapun muatan berangkat terbanyak yang diangkut oleh Kapal Tol Laut di antaranya semen, beras, air mineral, dan minuman ringan. Sedangkan komoditi muatan balik terbanyak di antaranya adalah kayu, kopra, rumput laut, batang pohon kelapa, dan arang.
Capt. Ginting berharap, Program Tol Laut dapat meningkatkan distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah dari pelabuhan pangkal sampai daerah T3P.
Upaya ini diharapkan dapat mengurangi disparitas harga hingga menjaga stabilitas harga jual barang yang diangkut oleh kapal Tol Laut di daerah T3P.
“Kita akan terus mengupayakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pembangunan infrastruktur guna mendorong geliat pertumbuhan perekonomian, meningkatkan investasi dan memperkuat kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia,” tegasnya.
Sebagai informasi, Kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Tol Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 39 Trayek dengan rincian Penugasan = 20 trayek (PT. PELNI = 11 trayek, PT. ASDP = 5 trayek dan PT. Djakarta Lloyd = 4 trayek) dan Pelelangan umum kepada operator swasta = 19 trayek.
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) diawali dengan pelepasan perdana kapal tol laut yaitu KM. Kendhaga Nusantara 7 yang pada tahun 2023 melayani trayek T-14 dengan rute pelayaran Tanjung Perak – Larantuka (Tabilota) – Lembata (Lewoleba) – Kalabahi – Tanjung Perak.
"Dengan adanya pelepasan perdana kapal Tol Laut pada awal tahun ini, diharapkan dapat menjadi semangat baru bagi kita semua dalam menyukseskan program tol laut untuk memenuhi kebutuhan barang pokok dan penting (Bakpokting) ke daerah terdepan, terpencil, tertinggal dan perbatasan (T3P) sesuai dengan amanat perpres nomor 27 tahun 2021," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Hendri Ginting dalam keterangan tertulis, Kamis (5/1/2023).
Berdasarkan hasil evaluasi semester I 2021, program Tol Laut telah mengangkut muatan berangkat sebanyak 6.617 Teus dengan komoditas muatan terbanyak berupa semen, beras dan air mineral.
Baca Juga: Tol Laut Jokowi Bangkitkan Ekonomi Masyarakat Morotai
Adapun muatan balik sebanyak 2.542 Teus dengan komoditas muatan berupa kayu, kopra, dan rumpu laut dengan capaian perjalanan bolak balik 54 persen dibandingkan dengan 2020. Artinya ada peningkatan jumlah angkut yang terjadi di 2021.
Sementara menurut data Kemenhub, hingga pertengahan Desember 2022, muatan berangkat angkutan Tol Laut di total 33 trayek yang dilayani mencapai 20.000 twenty-foot equivalent per units atau TEUs. Akan tetapi, muatan baliknya baru mencapai 6.600 TEUs.
Sedangkan produksi tol laut di tahun 2022 terhitung Januari hingga 31 Desember kemarin tercapai 14.508 TEUs atau 115,86 persen di atas target 12.521 TEUs.
Adapun berdasarkan data Badan Pusat Stastik(BPS), Program Tol laut telah berkontribusi dalam perekonomian Indonesia. Secara umum, sektor transportasi mampu tumbuh 21,27% di semester I-2022 dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,44%.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Arif Toha mengatakan, penyelenggaraan Tol Laut tentunya memberikan banyak manfaat seperti konektivitas transportasi laut di wilayah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (T3P) untuk memberikan pelayanan distribusi barang, membangkitkan perekonomian, menjaga ketersediaan barang dan turut menggali potensi unggulan daerah yang bisa didistribusikan ke luar daerah tersebut.
Hal tersebut disampaikan Arif Toha dalam acara Rakornas Tol Laut 2022. Namun demikian, lanjut Arif, penyelenggaraan Tol Laut tentunya tidak terlepas dari keterbatasan yang menjadi hambatan, antara lain keterbatasan jaringan Internet di wilayah T3P yang menyebabkan para pelaku usaha di daerah kesulitan mengakses aplikasi Sitolaut.
Baca Juga: Jangkau Daerah Terpencil, Tol Laut Sukses Tekan Disparitas Harga
Lalu keterbatasan jumlah kontainer dan armada, fasilitas bongkar muat di pelabuhan pada wilayah T3P yang kurang memadai, kurangnya ketersediaan BBM bersubsidi, serta adanya beberapa Pemerintah Daerah yang belum optimal dalam pemanfaatan komoditi unggulan daerah sehingga muatan balik kapal Tol Laut kurang optimal
"Oleh karena itu, kita berharap Pemerintah Pusat dan Daerah untuk bersama-sama menyiapkan langkah-langkah perbaikan dalam pemanfaatan kapal Tol Laut sehingga pelaksanaannya di tahun 2023 lebih optimal," kata Arif dikutip, Jumat (6/1/2023).
Sementara itu, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting menyampaikan, bahwa Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut pada tahun 2022 mengalami perkembangan, dengan adanya penambahan trayek di Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Saat ini, menurut Capt. Ginting, program tol laut melayani 33 trayek yang dilayani dengan mengoperasikan 32 kapal yang menyinggahi 130 pelabuhan. Adapun muatan berangkat terbanyak yang diangkut oleh Kapal Tol Laut di antaranya semen, beras, air mineral, dan minuman ringan. Sedangkan komoditi muatan balik terbanyak di antaranya adalah kayu, kopra, rumput laut, batang pohon kelapa, dan arang.
Capt. Ginting berharap, Program Tol Laut dapat meningkatkan distribusi dan menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok, barang penting dan barang lainnya dengan biaya pengiriman logistik yang lebih murah dari pelabuhan pangkal sampai daerah T3P.
Upaya ini diharapkan dapat mengurangi disparitas harga hingga menjaga stabilitas harga jual barang yang diangkut oleh kapal Tol Laut di daerah T3P.
“Kita akan terus mengupayakan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pembangunan infrastruktur guna mendorong geliat pertumbuhan perekonomian, meningkatkan investasi dan memperkuat kedaulatan di wilayah perbatasan Indonesia,” tegasnya.
Sebagai informasi, Kegiatan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Tol Laut Tahun Anggaran 2023 sebanyak 39 Trayek dengan rincian Penugasan = 20 trayek (PT. PELNI = 11 trayek, PT. ASDP = 5 trayek dan PT. Djakarta Lloyd = 4 trayek) dan Pelelangan umum kepada operator swasta = 19 trayek.
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Tol Laut) diawali dengan pelepasan perdana kapal tol laut yaitu KM. Kendhaga Nusantara 7 yang pada tahun 2023 melayani trayek T-14 dengan rute pelayaran Tanjung Perak – Larantuka (Tabilota) – Lembata (Lewoleba) – Kalabahi – Tanjung Perak.
"Dengan adanya pelepasan perdana kapal Tol Laut pada awal tahun ini, diharapkan dapat menjadi semangat baru bagi kita semua dalam menyukseskan program tol laut untuk memenuhi kebutuhan barang pokok dan penting (Bakpokting) ke daerah terdepan, terpencil, tertinggal dan perbatasan (T3P) sesuai dengan amanat perpres nomor 27 tahun 2021," ujar Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt Hendri Ginting dalam keterangan tertulis, Kamis (5/1/2023).
(akr)
Lihat Juga :
