3 Jurus Maut Kementerian Investasi Serok Rp1.400 Triliun di 2023
loading...
Kementerian Investasi akan menerapkan sejumlah strategi untuk mengejar target investasi 2023. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi menetapkan target realisasi investasi di tahun 2023 sebesar Rp1.400 triliun. Target tersebut meningkat Rp200 triliun dari target investasi tahun 2022.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Iwan Suryana mengungkapkan, ada sejumlah strategi yang akan dilakukan oleh kementeriannya untuk mecapai target tersebut.
"Ada tiga poin penting yang akan kita lakukan, pertama hilirisasi industri. Jadi hilirisasi industri ini menciptakan nilai tambah," kata Iwan dalam siaran Market Review di IDX Channel, Selasa (17/1/2023).
Menurutnya, hilirisasi telah berhasil menciptakan nilai tambah sehingga menciptakan daya tarik buat investor, seperti yang terjadi pada komoditas bijih nikel. Sebelum dilakukan hilirisasi, ekspor komoditas nikel hanya berkisar sekitar USD1,1 miliar atau setara Rp19 triliun.
Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor bijih nikel kemudian bahan baku yang ada diolah, ekspor komoditas nikel meningkat menjadi USD20,8 miliar atau Rp300 triliun.
"Strategi ini masih akan kita lakukan, karena sudah bisa kita lihat hasilnya dan mungkin ke depan komoditas-komoditas yang akan kita larang untuk ekspor akan bertambah, seperti bauksit dan timah mungkin ke depan akan kita larang," ujarnya.
Kemudian strategi kedua, menurutnya, adalah mengatasi masalah investasi yang selama ini terjadi, yaitu perizinan. Pihaknya akan mendorong perizinan menjadi mudah, cepat dan memberikan kenyamanan untuk investor.
"Ini yang akan kita lakukan ke depan. Jadi kita sudah punya OSS (online single submission). OSS ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melakukan kegiatan pemberian perizinan menjadi mudah, menjadi cepat, menjadi online semuanya," jelasnya.
Strategi yang ketiga adalah Kementerian Investasi/BKPM masih akan terus memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu caranya, dengan mengolaborasikan UMKM dengan usaha-usaha besar sehingga bisa menciptakan peluang-peluang baru bagi investasi.
"Karena UMKM adalah penunjang perekonomian nasional, UMKM ini kan sangat besar jumlahnya. Jadi kontribusi UMKM itu sebesar 61,07% dari PDB Indonesia. Selain itu, 120 juta tenaga kerja itu berasal dari UMKM," urainya.
Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi dan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Iwan Suryana mengungkapkan, ada sejumlah strategi yang akan dilakukan oleh kementeriannya untuk mecapai target tersebut.
"Ada tiga poin penting yang akan kita lakukan, pertama hilirisasi industri. Jadi hilirisasi industri ini menciptakan nilai tambah," kata Iwan dalam siaran Market Review di IDX Channel, Selasa (17/1/2023).
Menurutnya, hilirisasi telah berhasil menciptakan nilai tambah sehingga menciptakan daya tarik buat investor, seperti yang terjadi pada komoditas bijih nikel. Sebelum dilakukan hilirisasi, ekspor komoditas nikel hanya berkisar sekitar USD1,1 miliar atau setara Rp19 triliun.
Namun setelah dilakukan pelarangan ekspor bijih nikel kemudian bahan baku yang ada diolah, ekspor komoditas nikel meningkat menjadi USD20,8 miliar atau Rp300 triliun.
"Strategi ini masih akan kita lakukan, karena sudah bisa kita lihat hasilnya dan mungkin ke depan komoditas-komoditas yang akan kita larang untuk ekspor akan bertambah, seperti bauksit dan timah mungkin ke depan akan kita larang," ujarnya.
Kemudian strategi kedua, menurutnya, adalah mengatasi masalah investasi yang selama ini terjadi, yaitu perizinan. Pihaknya akan mendorong perizinan menjadi mudah, cepat dan memberikan kenyamanan untuk investor.
"Ini yang akan kita lakukan ke depan. Jadi kita sudah punya OSS (online single submission). OSS ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk melakukan kegiatan pemberian perizinan menjadi mudah, menjadi cepat, menjadi online semuanya," jelasnya.
Strategi yang ketiga adalah Kementerian Investasi/BKPM masih akan terus memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu caranya, dengan mengolaborasikan UMKM dengan usaha-usaha besar sehingga bisa menciptakan peluang-peluang baru bagi investasi.
"Karena UMKM adalah penunjang perekonomian nasional, UMKM ini kan sangat besar jumlahnya. Jadi kontribusi UMKM itu sebesar 61,07% dari PDB Indonesia. Selain itu, 120 juta tenaga kerja itu berasal dari UMKM," urainya.
(uka)
Explore More