Agus Marto Ngotot Rupiah dan Inflasi Lebih Penting

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo tetap ngotot bahwa stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi lebih penting dari pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

Hal ini menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyatakan bahwa dalam mengambil kebijakan, baik BI dan pemerintah harus saling musyawarah. Pasalnya, hubungan BI dan pemerintah adalah independen dan musyawarah.

Selama ini, baik pemerintah maupun BI memiliki cara berbeda untuk mengukur kondisi perekonomian dalam negeri. BI selalu mengukur keberhasilan dalam nilai tukar rupiah dan inflasi, sementara pemerintah mengukurnya dari keberhasilan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

"Sebetulnya dengan inflasi yang rendah dan nilai tukar yang terjaga, itu nanti menciptakan masyarakat yang sejahtera dan makmur," katanya di JCC, Jakarta, Selasa (24/11/2015) malam.

Terlebih, jika pemerintah sebagai otoritas fiskal dan sektor riil juga mengejar pembangunan dan menyediakan lapangan kerja. Hal ini tentu pada akhirnya akan menciptakan masyarakat sejahtera dan makmur.

"Jadi itu adalah amanat UU dan koordinasi yang seperti sekarang dilakukan itu baik sekali," imbuh dia.

Agus menambahkan, pada 2013-2014 tingkat inflasi Tanah Air masih berada di level 8%. Namun kini pihaknya berhasil menekan angka inflasi hingga di akhir tahun diperkirakan akan berada di bawah 4%.

"Kalau Indonesia bisa terus jaga inflasi rendah dan stabil ini baik sekali. Karena negara tetangga kita di ASEAN hampir semua yang besar-besar itu inflasinya hampir 3%. Nah kalau Indonesia sudah bisa mengarah ke situ akan baik," pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, JK menyinggung soal independensi Bank Indonesia (BI) sebagai mitra pemerintah terkait kebijakan moneter.

Menurutnya, kendati BI merupakan lembaga independen dan tidak bisa diintervensi, namun hubungan dengan pemerintah adalah independen dengan musyawarah.

Dalam Undang-Undang (UU) BI yang baru menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kebijakan moneter, BI harus pula mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah dalam bidang perekonomian.

"Tentu juga hubungan dengan pemerintah adalah independen dengan musyawarah. Kenapa? Karena UU BI khususnya setelah direvisi pada 2004 menjelaskan bahwa pasal 7 dalam pelaksanaan kebijkaan moneter harus mempertimbangakan kebijakan umum pemerintah bidang perekonomian," katanya dalam kesempatan yang sama.

Baca Juga:

Baca: JK Singgung Independensi BI

JK: BI dan Pemerintah Harus Saling Koreksi

JK Minta BI Jangan Jadikan The Fed Alasan Tahan Suku Bunga

Diminta JK Turunkan BI Rate, Ini Jawaban Agus Marto