Gubernur Olly Minta Kemenhub Kembangkan Pelabuhan Manado

JAKARTA - Gubernur Sulawesi Utara meminta agar operasi Pelabuhan Manado diserahkan kepada pemerintah pusat dari Pelindo IV, mengingat BUMN kepelabuhanan tersebut belum melakukan pengembangan terhadap fasilitas publik milik masyarakat Manado, Sulawesi Utara.

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengatakan, pihaknya meminta Kementerian Perhubungan bisa mengembangkan pelabuhan tersebut. "Saat ini kalau melihat kondisinya cukup memprihatinkan. Saya berharap berharap Kementerian Perhubungan turun langsung membangun pelabuhan milik masyarakat Kota Manado ini," kata dia dalam peresmian sebanyak 12 pelabuhan di Sulawesi Utara.

Kondisi Pelabuhan Manado memang cukup memprihatinkan. Sebab, lahan yang ada saat ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai pelabuhan penyeberangan kapal cepat yang menghubungkan antar pulau di Sulawesi Utara. Sedangkan pelabuhan logistik saat ini lebih banyak mengarah ke Pelabuhan Bitung.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, rencana pengembangan pelabuhan Manado diminati oleh kementerian yang dipimpinnya. Namun, pengambilalihan dalam rangka mengalihkan aset dari BUMN PT Pelindo IV ke Kemenhub bukan menjadi kewenangan pihaknya.

"Kalau tertarik sih, saya tertarik mengembangkan pelabuhan Manado. Tapi tidak bisa langsung mengambil alih. Namun yang pasti saya sudah bersurat kepada Bapak Presiden, supaya dikembalikan ke masyarakat Manado. Namun, Bapak Presiden tidak menjawab surat tersebut dan saya dengar Menteri BUMN bilang akan melakukan perbaikan," ungkap dia, Selasa (3/5/2016).

Jonan menegaskan bahwa, selama kunjungannya ke Manado, pihaknya akan mengupayakan sejumlah hal, diantaranya perpanjangan runway serta pembangunan apron, taxiway serta airside di Bandara Naha, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Penambahan kapal perintis serta membuka jalur udara dengan penerbangan langsung ke China dan Hong Kong.

"Saya sudah lihat semua. Perlu ada pembenahan, terutama di Bandara Naha Kabupaten Kepulauan Sangihe, kemudian penambahan kapal perintis akan saya minta ke Pelni. Mengenai jalur udara langsung dari China dan Hong kong melalui Bandara Sam Ratulangi juga saya kira tidak masalah, selama ada maskapai yang berminat. Kalau perizinannya pasti kami berikan, yang penting maskapainya ada yang berminat," ucap dia.

Menteri Jonan juga meminta, pemerintah daerah bisa berperan mempersiapkan lahan untuk pembangunan kereta trans Sulawesi. Pasalnya, kata dia, pembangunan jalur kereta trans Sulawesi saat ini sedang berlangsung, terutama dari arah Makassar-Pare-Pare atau saat ini sedang dibangun jalur kereta di lokasi tersebut sepanjang 40 kilometer.

"Ini targetnya kereta trans sulawesi bisa kelar dan tanpa hambatan. Makanya, kalau pemerintah daerah bisa siapkan lahan, saya kira bisa kami kerjakan dengan cara bertahap," pungkas dia.