Silpa Dinilai Solusi Krisis Subsidi BBM

JAKARTA - Pemerintah memerintahkan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan normalisasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Sebelumnya sempat dilakukan kebijakan pengkitiran/penjatahan agar kuota BBM bersubsidi tidak melebihi kuota 46 juta kiloliter (kl).

Akibatnya, kuota BBM bersubsidi yang dipatok DPR sebesar 46 juta kl diperkirakan akan habis pada 5 Desember 2014.

Menanggapi hal itu, Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo menuturkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun buku 2014 bisa menjadi solusi krisis BBM, dengan menambah subsidi terhadap bahan bakar primadona tersebut.

"Sisa di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2014 setelah kita hitung-hitung di Banggar (Badan Anggaran DPR RI) sekitar Rp80 triliun sampai Rp90 triliun. Itu uang banyak, pakai saja untuk nambah subsidi BBM," ucapnya dalam Diskusi Polemik di Waroeng Daun Jakarta, Sabtu (30/8/2014).

Dia mengatakan, kekurangan BBM subsidi ditaksir mencapai 25 hingga 26 hari. Dengan demikian, total BBM subsidi yang diperlukan untuk 26 hari tersebut sebanyak 1,35 juta kl.

"Menurut hitung-hitungannya Pertamina sisa 25-26 hari tersebut membutuhkan sekitar 1,35 juta kilo liter. Katakanlah mentok ke 1,5 hingga 2 juta kilo liter. Itu berarti membutuhkan biaya sekitar Rp8 triliun sampai Rp10 triliun. Kalau dari struktur APBN kita sekarang, ya jelas aman," paparnya.

Ikhsan menuturkan, selain untuk menambal beban subsidi BBM yang mencapai Rp80 trilun sampai Rp90 triliun, Silpa juga dapat digunakan untuk membayar gaji pegawai negeri untuk Januari-April 2015.

"Ini uang banyak (Silpa), mungkin bisa dipakai untuk bayar gaji pegawai dari Januari-April yang hanya menghabiskan sebanyak Rp15 triliun. Jadi, jangan takut kehabisan subsidi BBM," pungkas Ikhsan.