Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
BKPM Apresiasi Komitmen China Investasi di Indonesia
BKPM Apresiasi Komitmen China Investasi di Indonesia
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani menyatakan, pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden China Xi Jinping untuk mendorong investasi ke Indonesia. Menurutnya, komitmen tersebut dapat mendukung upaya mendorong kenaikan realisasi investasi China ke Indonesia, yang saat ini relatif rendah dibandingkan rencana yang masuk.
Hal ini disampaikan Franky menanggapi hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping di Beijing. Dalam pertemuan tersebut China menyatakan komitmen mendukung pembangunan kawasan industri, pembangunan listrik 35 ribu megawatt (mw), pembangunan pelabuhan, monorel dan industri maritim.
"Komitmen yang disampaikan Presiden Xi Jinping sejalan dengan fokus pemerintah yang saat ini berfokus meningkatkan realisasi berbagai komitmen investasi dari China. Melalui komitmen yang disampaikan langsung terhadap Presiden Jokowi, kami berharap berbagai komitmen selama ini yang telah disampaikan sebelumnya," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Dia menyebutkan, data BKPM menunjukkan bahwa rasio investasi China ke Indonesia periode 2005-2014 hanya sebesar 7%, lebih rendah dibanding Jepang sebesar 65% atau Singapura sebesar 40%.
"Tren rencana dan realisasi investasi semakin meningkat. Kami optimis hal tersebut dapat dilakukan melihat tren realisasi investasi China yang semakin meningkat," imbuh Franky.
Data BKPM menunjukkan, realisasi investasi China pada tahun lalu mencapai USD800 juta, meningkat dibandingkan 2013 sebesar USD297 uta. Sementara rencana investasi dari China yang sudah masuk ke BKPM per Oktober 2104 hingga 19 Maret 2015 sebesar USD13,66 miliar.
Dia menegaskan, banyaknya proyek infrastruktur yang ditawarkan ke pihak luar negeri tidak berarti menjual bangsa.
"Dana investasi asing merupakan pelengkap sumber dana pembangunan, karena tidak mungkin ditanggung pemerintah. Dana pemerintah tidak cukup membiayai keseluruhan proyek infrastruktur yang dibangun. Selain itu dalam pembangunan proyek infrastruktur, BUMN berada di depan. Infrastruktur yang dibangun juga dimiliki Indonesia, tidak dibawa pulang ke luar negeri," pungkas Franky.
Hal ini disampaikan Franky menanggapi hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping di Beijing. Dalam pertemuan tersebut China menyatakan komitmen mendukung pembangunan kawasan industri, pembangunan listrik 35 ribu megawatt (mw), pembangunan pelabuhan, monorel dan industri maritim.
"Komitmen yang disampaikan Presiden Xi Jinping sejalan dengan fokus pemerintah yang saat ini berfokus meningkatkan realisasi berbagai komitmen investasi dari China. Melalui komitmen yang disampaikan langsung terhadap Presiden Jokowi, kami berharap berbagai komitmen selama ini yang telah disampaikan sebelumnya," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (27/3/2015).
Dia menyebutkan, data BKPM menunjukkan bahwa rasio investasi China ke Indonesia periode 2005-2014 hanya sebesar 7%, lebih rendah dibanding Jepang sebesar 65% atau Singapura sebesar 40%.
"Tren rencana dan realisasi investasi semakin meningkat. Kami optimis hal tersebut dapat dilakukan melihat tren realisasi investasi China yang semakin meningkat," imbuh Franky.
Data BKPM menunjukkan, realisasi investasi China pada tahun lalu mencapai USD800 juta, meningkat dibandingkan 2013 sebesar USD297 uta. Sementara rencana investasi dari China yang sudah masuk ke BKPM per Oktober 2104 hingga 19 Maret 2015 sebesar USD13,66 miliar.
Dia menegaskan, banyaknya proyek infrastruktur yang ditawarkan ke pihak luar negeri tidak berarti menjual bangsa.
"Dana investasi asing merupakan pelengkap sumber dana pembangunan, karena tidak mungkin ditanggung pemerintah. Dana pemerintah tidak cukup membiayai keseluruhan proyek infrastruktur yang dibangun. Selain itu dalam pembangunan proyek infrastruktur, BUMN berada di depan. Infrastruktur yang dibangun juga dimiliki Indonesia, tidak dibawa pulang ke luar negeri," pungkas Franky.
(dmd)
Explore More