DPR Nilai Ditjen Anggaran Lelet Cairkan Anggaran
Jum'at, 14 Agustus 2015 - 10:53 WIB
DPR Nilai Ditjen Anggaran Lelet Cairkan Anggaran
A
A
A
JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ahmadi Noorsupit mengatakan, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seharusnya bisa bekerja menyalurkan anggaran lebih cepat. Selama ini proses pencairan keuangan untuk daerah terkesan lambat.
"Selalu saja di Ditjen Anggaran itu begitu. Lambat sekali proses pencairan keuangan untuk pembangunan. Ini yang harus kita lihat ada apa di sana. Mestinya Menko Perekonomian panggil, ada apa ini. Setiap masalah dicari di mana sumbatannya. Jangan dibiarkan sebagai sebuah tradisi. Apalagi, daerah saat ini membutuhkan transfer cepat," katanya sebelum sidang Nota Keuangan 2016 di gelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Padahal, kata dia, RAPBN 2016 sudah cukup baik rancangannya dan memenuhi harapan. Supit mengatakan beberapa periode ini DPR mendorong agar transfer dan pembangunan di daerah harus lebih kuat daripada transfer Kementerian/ Lembaga (K/L) di tingkat pusat.
"Kita menganggap banyak sekali kegiatan di daerah yang karena komandonya dari pusat, bocornya terlalu banyak. Cuma kan menyangkut kepercayaan pada daerah. Ini memang harapan yang bagus kalau terealisasi baik. Jangan hanya angka di APBN. Tapi penyerapan anggaran hanya di bawah 85%," ujarnya.
Sistem di daerah pun harus diperbaiki, bagaimana anggaran dari pusat ke daerah bisa mengalir dengan baik, tidak terjadi penyumbatan dan mencair dari bulan pertama tahun anggaran.
"Sehingga di Januari ada action. Jangan Juni lagi dan realisasi baru Oktober, November, Desember. Pokoknya semua itu tergantung pusat kok. Kalau puasatnya konsisten, cepat itu bisa. Jangan sampai ada anggapan sengaja di pusat diendapkan dulu anggarannya," pungkas Ahmadi.
"Selalu saja di Ditjen Anggaran itu begitu. Lambat sekali proses pencairan keuangan untuk pembangunan. Ini yang harus kita lihat ada apa di sana. Mestinya Menko Perekonomian panggil, ada apa ini. Setiap masalah dicari di mana sumbatannya. Jangan dibiarkan sebagai sebuah tradisi. Apalagi, daerah saat ini membutuhkan transfer cepat," katanya sebelum sidang Nota Keuangan 2016 di gelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Padahal, kata dia, RAPBN 2016 sudah cukup baik rancangannya dan memenuhi harapan. Supit mengatakan beberapa periode ini DPR mendorong agar transfer dan pembangunan di daerah harus lebih kuat daripada transfer Kementerian/ Lembaga (K/L) di tingkat pusat.
"Kita menganggap banyak sekali kegiatan di daerah yang karena komandonya dari pusat, bocornya terlalu banyak. Cuma kan menyangkut kepercayaan pada daerah. Ini memang harapan yang bagus kalau terealisasi baik. Jangan hanya angka di APBN. Tapi penyerapan anggaran hanya di bawah 85%," ujarnya.
Sistem di daerah pun harus diperbaiki, bagaimana anggaran dari pusat ke daerah bisa mengalir dengan baik, tidak terjadi penyumbatan dan mencair dari bulan pertama tahun anggaran.
"Sehingga di Januari ada action. Jangan Juni lagi dan realisasi baru Oktober, November, Desember. Pokoknya semua itu tergantung pusat kok. Kalau puasatnya konsisten, cepat itu bisa. Jangan sampai ada anggapan sengaja di pusat diendapkan dulu anggarannya," pungkas Ahmadi.
(izz)
