Solusi Rizal Ramli Atasi Pemerasan di Pelabuhan

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli memiliki solusi untuk mengatasi adanya pemerasan atau pungutan tak resmi di pelabuhan.

Dia menjelaskan, dari hal kecil seperti mencari data, importir sudah mendapatkan kesulitan. Karena itu, menurut dia, lebih baik dikenakan tarif daripada diperas oleh oknum di pelabuhan.

"Contoh mafia kecil, untuk dapat data kontainer, di mana bayar dulu, kalau tidak akan dipersulit. Ini sistem harus diperbaiki," ujarnya di Jakarta, Senin (31/8/2015).

Dia menjelaskan, jika tarif resmi dikenakan maka dana yang masuk dapat digunakan untuk memperbaiki fasilitas untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan.

"Importir bayar saja (resmi), bisa digunakan untuk perbaiki komputer, daripada diperas masing-masing," jelasnya.

Di tempat yang sama, Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Badrodin Haiti menambahkan, langkah riil yang akan dilakukan pihaknya untuk menuntaskan masalah lamanya waktu bongkar muat (dweeling time) di pelabuhan adalah dengan membuat satuan tugas (satgas).

"Langkah riil akan buat satgas task force dan saya akan tugaskan perwira polisi yang handal bantu beliau (Menko Maritim)," pungkasnya.

(Baca: Rizal Ramli Pangkas Izin Dwelling Time hingga Sepertiga)