ADB Siapkan Rp19,7 Triliun untuk Proyek Infrastruktur RI
Kamis, 03 September 2015 - 14:56 WIB
ADB Siapkan Rp19,7 Triliun untuk Proyek Infrastruktur RI
A
A
A
JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) tahun ini menyiapkan dana sekitar USD1,4 miliar atau setara Rp19,74 triliun (kurs Rp14.100/USD) untuk membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur dan penunjang ekonomi lainnya di Tanah Air.
Vice President ADB Bambang Susantono mengatakan, ADB memiliki dua skema khusus untuk pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia, yaitu proyek infrastruktur yang sifatnya dikerjakan pemerintah dan proyek yang merupakan kerja sama antara pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP).
"Kalau yang sifatnya proyek yang dikerjakan pemerintah, ada kerja sama atau bantuan teknis dengan Kementerian PU untuk menyiapkan detail desain proyek tersebut. Kalau sudah disiapkan dengan secepatnya maka akselerasi dari pembangunan itu bisa dilaksanakan. Selama ini kan harus nunggu desainnya belum jadi, jadi ini ada percepatan," katanya di Kantor ADB Indonesia, Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Sementara untuk skema PPP, sambung dia, pihaknya akan bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam menyiapkan proyek infrastruktur swasta-pemerintah.
"Harapannya dengan dua pendekatan ini kita bisa membantu pemerintah mengakselerasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur," imbuh dia.
Selain untuk pembiayaan infrastruktur, dana yang disiapkan ADB tersebut juga untuk kerja sama di sektor energi, reformasi bidang ekonomi dan finansial serta pendidikan dan kesehatan. Dana sekitar USD1,4 miliar tersebut pun dipastikan bisa melar sesuai kebutuhan pemerintah.
"Begitu ada kebutuhan yang lebih banyak dan ada proyek yang siap maka kita akan siap. Kita ingin membantu pemerintah untuk ekonomi melalui infrastruktur dan reformasi struktural," pungkas Deputy Country Director ADB Edimon Ginting.
(Baca: ADB Tak Tertarik Biayai Kereta Cepat Jokowi)
Vice President ADB Bambang Susantono mengatakan, ADB memiliki dua skema khusus untuk pembiayaan proyek infrastruktur di Indonesia, yaitu proyek infrastruktur yang sifatnya dikerjakan pemerintah dan proyek yang merupakan kerja sama antara pemerintah dan swasta (public private partnership/PPP).
"Kalau yang sifatnya proyek yang dikerjakan pemerintah, ada kerja sama atau bantuan teknis dengan Kementerian PU untuk menyiapkan detail desain proyek tersebut. Kalau sudah disiapkan dengan secepatnya maka akselerasi dari pembangunan itu bisa dilaksanakan. Selama ini kan harus nunggu desainnya belum jadi, jadi ini ada percepatan," katanya di Kantor ADB Indonesia, Jakarta, Kamis (3/9/2015).
Sementara untuk skema PPP, sambung dia, pihaknya akan bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam menyiapkan proyek infrastruktur swasta-pemerintah.
"Harapannya dengan dua pendekatan ini kita bisa membantu pemerintah mengakselerasi dan mempercepat pembangunan infrastruktur," imbuh dia.
Selain untuk pembiayaan infrastruktur, dana yang disiapkan ADB tersebut juga untuk kerja sama di sektor energi, reformasi bidang ekonomi dan finansial serta pendidikan dan kesehatan. Dana sekitar USD1,4 miliar tersebut pun dipastikan bisa melar sesuai kebutuhan pemerintah.
"Begitu ada kebutuhan yang lebih banyak dan ada proyek yang siap maka kita akan siap. Kita ingin membantu pemerintah untuk ekonomi melalui infrastruktur dan reformasi struktural," pungkas Deputy Country Director ADB Edimon Ginting.
(Baca: ADB Tak Tertarik Biayai Kereta Cepat Jokowi)
(rna)
