Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Dinilai Kurang Nendang
A
A
A
JAKARTA - Founder Indef Fadhil Hasan menilai paket kebijakan ekonomi September I Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih kurang nendang dan bersifat normatif.
"Paket kurang nendang, bersifat normatif. Banyak kebijakan, aturan yang baru akan direvisi atau deregulasi," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/9/2015). (Baca: Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi)
Fadhil meragukan pemerintah sebagai birokrasi bisa menyelesaikan persoalan ekonomi yang ada di Tanah Air secara cepat dengan kebijakan tersebut. "Sekarang kita percaya tidak sih sama birokrasi? Bisa selesaikan itu dalam waktu cepat," imbuhnya.
Menurut Fadhil, kepercayaan itu bisa berkurang jika tidak adanya unsur kepemimpinan yang kuat di pemerintahan. Koordinasi antar kementerian dibutuhkan.(Baca: Obat Generik Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi)
"Saya kira saya termasuk orang yang kurang percaya, kalau tidak ada tekanan leadership dan masalah koordinasi. Misalnya, berbagai kementerian baru di bawah kementerian perekonomian," pungkasnya.
"Paket kurang nendang, bersifat normatif. Banyak kebijakan, aturan yang baru akan direvisi atau deregulasi," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/9/2015). (Baca: Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi)
Fadhil meragukan pemerintah sebagai birokrasi bisa menyelesaikan persoalan ekonomi yang ada di Tanah Air secara cepat dengan kebijakan tersebut. "Sekarang kita percaya tidak sih sama birokrasi? Bisa selesaikan itu dalam waktu cepat," imbuhnya.
Menurut Fadhil, kepercayaan itu bisa berkurang jika tidak adanya unsur kepemimpinan yang kuat di pemerintahan. Koordinasi antar kementerian dibutuhkan.(Baca: Obat Generik Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi)
"Saya kira saya termasuk orang yang kurang percaya, kalau tidak ada tekanan leadership dan masalah koordinasi. Misalnya, berbagai kementerian baru di bawah kementerian perekonomian," pungkasnya.
(dmd)