BKPM dan Kemenperin Dorong Industri Galangan Kapal
Sabtu, 26 September 2015 - 17:08 WIB
BKPM dan Kemenperin Dorong Industri Galangan Kapal
A
A
A
JAKARTA - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian mendorong perkembangan industri galangan kapal dalam negeri.
Hal ini dilakukan menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Wododo (Jokowi) mengenai pengadaan galangan kapal dalam negeri yang disampaikan pada saat kunjungan ke salah satu pelaku usaha galangan kapal di Pulau Batam.
Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan pihaknya tidak hanya berusaha mengundang investasi galangan kapal, namun juga investasi komponen galangan kapal. Berdasarkan dengar pendapat dengan pengguna perkapalan yang di antaranya berasal dari TNI, Polri, SKK Migas, Badan SAR Nasional, Badan Keamanan Laut, PT Pertamina, PT Garam (Persero), dan lainnya, proyeksi kebutuhan kapal sampai 2016 bisa mencapai lebih dari 100 unit.
Berdasarkan nilai tersebut, menunjukkan bahwa permintaan akan pemakaian kapal di dalam negeri sangat tinggi. "Oleh karena itu, harus didukung oleh ketersediaan industri galangan kapal dalam negeri agar roda perekonomian semakin terdorong," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/9/2015).
Menurut Franky, saat ini terdapat 250 perusahaan galangan kapal yang tersebar di Pulau Batam dan Pulau Jawa. Karena itu, perlu dilakukan insentif di industri galangan kapal agar pertumbuhan investasi di bidang ini meningkat.
Saat ini sedang dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan untuk menangani isu tersebut. Akan diberikan PP untuk memberikan insentif bagi industri galangan kapal khususnya di luar wilayah Batam.
"Di luar Batam masih kalah bersaing sehingga perlu insentif. Arahan Bapak Presiden pada saat itu ke depannya diprioritaskan untuk kapal-lapal yang akan diadakan berasal dari dalam negeri," paparnya.
BKPM mencatat, terhitung 1 November 2014-20 September 2015, terdapat Izin prinsip di sektor maritim khususnya perkapalan sebanyak 37 proyek senilai Rp3,9 triliun. Angka tersebut merupakan nilai investasi baik galangan kapal dan juga investasi komponennya.
"Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan mampu memberikan gambaran seperti apa kondisi sebenarnya industri perkapalan saat ini, dan akan dicarikan jalan keluar melalui pihak-pihak terkait," tandas Franky.
Baca juga:
Menperin: Saat Ini Era Terbaik Industri Galangan Kapal
Rusia Lobi Rizal Ramli Bangun Industri Galangan Kapal
Industri Perkapalan Sokong RI Jadi Negara Maritim
Hal ini dilakukan menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Wododo (Jokowi) mengenai pengadaan galangan kapal dalam negeri yang disampaikan pada saat kunjungan ke salah satu pelaku usaha galangan kapal di Pulau Batam.
Kepala BKPM Franky Sibarani menyatakan pihaknya tidak hanya berusaha mengundang investasi galangan kapal, namun juga investasi komponen galangan kapal. Berdasarkan dengar pendapat dengan pengguna perkapalan yang di antaranya berasal dari TNI, Polri, SKK Migas, Badan SAR Nasional, Badan Keamanan Laut, PT Pertamina, PT Garam (Persero), dan lainnya, proyeksi kebutuhan kapal sampai 2016 bisa mencapai lebih dari 100 unit.
Berdasarkan nilai tersebut, menunjukkan bahwa permintaan akan pemakaian kapal di dalam negeri sangat tinggi. "Oleh karena itu, harus didukung oleh ketersediaan industri galangan kapal dalam negeri agar roda perekonomian semakin terdorong," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Sabtu (26/9/2015).
Menurut Franky, saat ini terdapat 250 perusahaan galangan kapal yang tersebar di Pulau Batam dan Pulau Jawa. Karena itu, perlu dilakukan insentif di industri galangan kapal agar pertumbuhan investasi di bidang ini meningkat.
Saat ini sedang dikoordinasikan dengan Menteri Keuangan untuk menangani isu tersebut. Akan diberikan PP untuk memberikan insentif bagi industri galangan kapal khususnya di luar wilayah Batam.
"Di luar Batam masih kalah bersaing sehingga perlu insentif. Arahan Bapak Presiden pada saat itu ke depannya diprioritaskan untuk kapal-lapal yang akan diadakan berasal dari dalam negeri," paparnya.
BKPM mencatat, terhitung 1 November 2014-20 September 2015, terdapat Izin prinsip di sektor maritim khususnya perkapalan sebanyak 37 proyek senilai Rp3,9 triliun. Angka tersebut merupakan nilai investasi baik galangan kapal dan juga investasi komponennya.
"Dengan adanya pertemuan ini, diharapkan mampu memberikan gambaran seperti apa kondisi sebenarnya industri perkapalan saat ini, dan akan dicarikan jalan keluar melalui pihak-pihak terkait," tandas Franky.
Baca juga:
Menperin: Saat Ini Era Terbaik Industri Galangan Kapal
Rusia Lobi Rizal Ramli Bangun Industri Galangan Kapal
Industri Perkapalan Sokong RI Jadi Negara Maritim
(dmd)
Lihat Juga :
