Effendi Simbolon Pertanyakan PMN BUMN
Jum'at, 23 Oktober 2015 - 12:43 WIB
Effendi Simbolon Pertanyakan PMN BUMN
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Effendi Simbolon mempertanyakan urgensi penyertaan modal negara (PMN) yang diajukan Menteri BUMN Rini Soemarno. Dia juga mengherankan DPR khususnya Komisi terkait dalam persetujuan PMN pada RAPBN 2016, yang diduga sebagai dana suntikan kepada 24 BUMN.
"Capaian-capaian pajak kita hanya maksimum 83%. Berarti defisit yang dicanangkan di APBNP 2015 pasti akan defisit lagi 2016," kata Effendi di Jakarta, Jumat (23/10/2015).
"Pertanyaan saya kok bisa-bisanya (Komisi VI) memberi persetujuan. Dana yang harusnya belanja untuk fiskal itu kok di tempatkan ke penanaman modal negara. Emang urgensinya apa? Untuk apa penambahan modal saat ini pada BUMN-BUMN itu?" sambungnya.
Menurutnya, soal PMN tersebut seharusnya diputuskan dalam paripurna, bukan hanya komisi. Sebab, dari tahun ke tahun PMN pada APBN selalu bermasalah, dan menimbulkan defisit.
"Jangan di komisi dong diputuskannya, bawa ke paripurna. Kita perlu clear jangan sampai kemudian jadi masalah. Persoalan-persoalan dulu kaya begitu semua. Kok bisa-bisanya. Paham nggak? logikanya aja. Kok bisa harusnya kan tidak," tutur dia.
Effendi menyayangkan Komisi VI menyetujui PMN yang diajukan Menteri BUMN yang jumlahnya mencapai kisaran Rp34 triliun. Sebab, kata Effendi, nantinya DPR menjadi 'ikut-ikutan' bertanggung jawab dalam penggunaan uang negara.
"Ya kan besar permintaannya satu truk. Harusnya jangan dong, abaikan aja. Itu jadi kembali berjamaah menyeret-menyeret DPR untuk ikut bertanggung jawab kepada penggunaan uang negara," cetusnya.
Dia mengatakan, PMN terlalu memaksakan dalam kondisi ekonomi negara saat ini. Di mana, rakyat lebih membutuhkan daripada perusahaan-perusahaan.
"Itu kan sama untuk membelanjakan kebutuhan, uangnya lebih banyak di posisi utang daripada posisi cash yang di tangan, kok sempet-sempetnya. Dan itu kebohongan loh, katanya mau dipindah. Yang tadinya dialokasikan buat BBM bersubsidi, kok dia bilang buat sektor produktif, yang mana sektor produktif?" kata Effendi.
Politisi PDIP ini menyebut dengan adanya persoalan itu istilah pada salah satu acara televisi yang menyebut 'Memang mudah menjinakkan DPR' bisa kembali digaungkan.
"Masa gitu, memangnya kita binatang buas. Enggak bisa gitu dong masa menjinakkan berarti konotasinya kan negatif. Penghinaan bahwa kami adalah komunitas liar yang dijinakkan. Seolah ada pamrih itu," tuturnya.
Sementara, soal kabar RAPBN 2016 semula akan dipercepat sebelum Presiden ke Amerika, Effendi mengatakan itu ditolak. Sebab, dia menduga ada kepentingan. "Kita tolak. Karena ada kepentingannya," ucapnya.
"Capaian-capaian pajak kita hanya maksimum 83%. Berarti defisit yang dicanangkan di APBNP 2015 pasti akan defisit lagi 2016," kata Effendi di Jakarta, Jumat (23/10/2015).
"Pertanyaan saya kok bisa-bisanya (Komisi VI) memberi persetujuan. Dana yang harusnya belanja untuk fiskal itu kok di tempatkan ke penanaman modal negara. Emang urgensinya apa? Untuk apa penambahan modal saat ini pada BUMN-BUMN itu?" sambungnya.
Menurutnya, soal PMN tersebut seharusnya diputuskan dalam paripurna, bukan hanya komisi. Sebab, dari tahun ke tahun PMN pada APBN selalu bermasalah, dan menimbulkan defisit.
"Jangan di komisi dong diputuskannya, bawa ke paripurna. Kita perlu clear jangan sampai kemudian jadi masalah. Persoalan-persoalan dulu kaya begitu semua. Kok bisa-bisanya. Paham nggak? logikanya aja. Kok bisa harusnya kan tidak," tutur dia.
Effendi menyayangkan Komisi VI menyetujui PMN yang diajukan Menteri BUMN yang jumlahnya mencapai kisaran Rp34 triliun. Sebab, kata Effendi, nantinya DPR menjadi 'ikut-ikutan' bertanggung jawab dalam penggunaan uang negara.
"Ya kan besar permintaannya satu truk. Harusnya jangan dong, abaikan aja. Itu jadi kembali berjamaah menyeret-menyeret DPR untuk ikut bertanggung jawab kepada penggunaan uang negara," cetusnya.
Dia mengatakan, PMN terlalu memaksakan dalam kondisi ekonomi negara saat ini. Di mana, rakyat lebih membutuhkan daripada perusahaan-perusahaan.
"Itu kan sama untuk membelanjakan kebutuhan, uangnya lebih banyak di posisi utang daripada posisi cash yang di tangan, kok sempet-sempetnya. Dan itu kebohongan loh, katanya mau dipindah. Yang tadinya dialokasikan buat BBM bersubsidi, kok dia bilang buat sektor produktif, yang mana sektor produktif?" kata Effendi.
Politisi PDIP ini menyebut dengan adanya persoalan itu istilah pada salah satu acara televisi yang menyebut 'Memang mudah menjinakkan DPR' bisa kembali digaungkan.
"Masa gitu, memangnya kita binatang buas. Enggak bisa gitu dong masa menjinakkan berarti konotasinya kan negatif. Penghinaan bahwa kami adalah komunitas liar yang dijinakkan. Seolah ada pamrih itu," tuturnya.
Sementara, soal kabar RAPBN 2016 semula akan dipercepat sebelum Presiden ke Amerika, Effendi mengatakan itu ditolak. Sebab, dia menduga ada kepentingan. "Kita tolak. Karena ada kepentingannya," ucapnya.
(izz)
Lihat Juga :
