PDIP Setuju PMN di RAPBN 2016 Dialokasikan untuk Rakyat

JAKARTA - PDIP sebagai partai pengusung pemerintahan Jokowi-JK mengaku mencermati adanya aspirasi yang mengusulkan agar alokasi dana Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk BUMN direalokasikan untuk program kerakyatan secara langsung seperti pembangunan jalan di desa-desa, perbaikan irigasi, bendungan, dan perbaikan rumah kurang layak huni.

"Aspirasi pro rakyat tersebut sangat baik. Karena itulah PDIP setuju agar PMN tidak perlu dialokasikan pada APBN 2016. Jangan sampai BUMN justru berebut alokasi anggaran dengan rakyat," kata Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP Andreas Eddy Susetyo di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015).

Lebih lanjut dia menegaskan, program kerakyatan menjadi prioritas pemerintahan Jokowi dan PDIP. "Realokasi dana PMN sebesar lebih dari Rp30 triliun akan menjadi stimulus ekonomi kerakyatan daripada digelontorkan ke BUMN," jelasnya.

Andreas meyakini persoalan pokok terkait APBN hanya PMN BUMN saja. Di luar itu diyakini semua fraksi akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara sehingga APBN dapat disetujui tepat waktu.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto membenarkan bahwa partainya menerima aspirasi untuk merealokasi dana PMN tersebut.

"PDIP sangat memahami garis kebijakan politik anggaran Presiden Jokowi yang lebih mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam situasi kebakaran hutan, musim kering yang begitu panjang, dan tantangan pemerintah untuk memperbanyak program padat karya, maka usulan realokasi dana PMN tersebut sangat realistis," tandas Hasto.

Baca Juga:

RAPBN 2016 Dinilai Tak Pro Rakyat, PMN Harus Dipangkas

BI Berharap RAPBN 2016 Disetujui Besok

Gerindra Beri Sinyal Tolak RUU RAPBN 2016

RAPBN 2016 Terancam Senasib dengan APBD DKI